Jakarta - Infrastruktur Indonesia tertinggal jauh. Maka niat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur wajib untuk didukung. Tapi harus diakui ada sedikit kesalahan dalam perwujudannya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015-2017), pemerintah alokasikan dana infrastruktur sebesar Rp 913,5 triliun. Nilainya lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana infrastruktur kembali dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun.

Hasilnya ribuan kilometer jalan berhasil dibangun, dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur lain seperti bandara hingga pelabuhan juga terbangun megah di era Jokowi.

"Infrastruktur harus dibangun, kita sudah tak ada perdebatan soal itu. Tapi persoalannya adalah pembangunan harus sesuai dengan kapasitas duit yang dipunya," ungkap Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri kepada detikFinance, Senin (30/10/2017).

Chatib contohkan dengan sederhana. Ibarat individu kelas menengah baru berumah tangga, kalau langsung beli rumah, mobil serta menjalani gaya hidup kelas atas, maka keuangan keluarga pasti sangat bermasalah. Agar tidak demikian, maka uang harus digunakan untuk yang bersifat prioritas.

Begitu juga dengan negara. Infrastruktur perlu dibangun, tapi tidak bisa dilakukan sekaligus. Apalagi harus murni menggunakan dana yang bersumber dari APBN, tanpa melibatkan swasta.

"Artinya perlu prioritas, kalau duitnya banyak ya bangun banyak. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan," jelasnya.

Prioritas, maksud Chatib adalah memiliki efek ekonomi yang besar. "Sekarang lihat jalan Papua. Bagus memang, jalannya lebar. Tapi ada yang lewat enggak? Apa ada efek ekonomi yang besar di sana? Kenapa enggak jalan perintis saja dulu," terang Chatib.

"Kemudian juga dibangun jalan tol. Pernah dihitung enggak berapa efeknya ke depan? Kalau dipaksakan melalui BUMN, BUMN enggak ada income dan dia harus pinjam. Setelah dibangun dijual ke swasta. Karena enggak banyak yang lewat, swasta juga enggak akan mau," paparnya.

Hal tersebut menyimpan risiko tinggi. Bila kemudian defisit APBN diperbesar untuk pembangunan infrastruktur, maka risikonya adalah perebutan sumber pembiayaan di sektor keuangan, antara surat utang pemerintah dengan dana perbankan.

"Kalau ada persaingan bunga, DPK pindah ke surat utang negara, ya perbankan juga enggak bisa salurkan kredit. Ini risikonya lebih besar lagi," tegas Chatib.

Infrastruktur Tak Serap Banyak Tenaga Kerja

Infrastruktur ternyata dalam bayangan masa lalu mampu menarik banyak tenaga kerja, sehingga mendorong konsumsi dan meningkatkan perekonomian nasional. Ternyata tidak berlaku sekarang.

"Itu kayaknya zaman Daendels, bangun infrastruktur, semua orang berbaris bekerja angkat batu, semen dan lain-lain," ujar Chatib.

Tingginya pembangunan infrastruktur di Indonesia sekarang tidak seimbang dengan penyerapan tenaga kerja. Bahkan Chatib melihat justru ada penurunan. Bahkan upah rill buruh bangunan terus turun dari Rp 65.211 per hari pada Januari 2017 menjadi Rp 64.867 per hari di September 2017.

"Sekarang bangun infrastruktur itu coba lihat, orangnya sedikit yang banyak itu mesin. Komponennya juga sudah jadi, nah sekarang tinggal pasang-pasang saja," jelasnya.

Menurut Chatib, sektor properti yang justru lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sementara dalam dua tahun terakhir, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Sektor properti banyak pakai tenaga kerja, tapi sayangnya sekarang lagi drop," pungkasnya. (mkj/dnl)


https://finance.detik.com/berita-eko...549.1499310870

Salah gan pak dhe tapi nggak sampai kaprah lah..