Kinerja aparatur sipil negara (ASN) di daerah sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik sangat disorot. Ribuan pegawai di lingkungan Pemprov Maluku Utara memilih tidak masuk kantor. Pegawai yang masuk kantor pun bukan pula memberi pelayanan, tapi hanya sekadar mengisi tanda bukti hadir dengan fingerprint.

Kondisi ini sangat dikritik DPRD Maluku Utara. Kemarin (23/10), contohnya, para pegawai seakan kompak untuk tidak masuk kantor. Dari total 4.000 lebih pegawai, jumlah pegawai yang ngantor tidak lebih dari 100 orang. Layanan pun lumpuh.

Pantauan Malut Pos (Jawa Pos Group) kemarin, pejabat eselon II yang masuk kantor hanya Kepala Inspektorat Malut Bambang Hermawan, Kepala Biro Pemerintahan Mifta Bay, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Suryati. Sementara itu, pegawai yang berkantor hanya di ruangan inspektorat dan biro pemerintahan. Di ruangan lainnya terlihat sekitar lima pegawai.

bekerja, tapi hanya memenuhi kehadiran melalui fingerprint. Setelah itu, mereka langsung balik. Alhasil, belum sampai pukul 12.00 WIT, seluruh ruangan sudah kosong. Yang tampak hanya pegawai di ruangan inspektorat. ''Kita balik saja karena tidak ada pegawai. Mau kerja apa kalau tidak ada orang di ruangan. Sendiri takut juga,'' kata Adin, salah seorang pegawai.
Ketidakhadiran para pegawai itu merupakan dampak pelaksanaan event Widi International Fishing Tournament (WIFT) di Halmahera Selatan (Halsel). Gubernur Malut Ghani Kasuba dikabarkan berada di Halsel bersama beberapa pimpinan SKPD sejak Minggu (22/10).

Kondisi itu disesali anggota Komisi I DPRD Malut Kaimudin Hamza. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, persiapan WIFT memang penting, apalagi bertaraf nasional dan dihadiri presiden. Namun, event WIFT tidak harus mengabaikan pelayanan publik lainnya.

''Kalau gubernurnya melakukan persiapan, wakil gubernur harus berkantor. Kalau tidak, bagaimana dengan pelayanan masyarakat kabupaten-kota lain. Kepala daerah terdiri atas dua, Gubernur dan Wagub. Tujuannya agar ketika gubernur tidak berada di tempat, Wagub melakukan pelayanan birokrasi,'' ujarnya.

Dia menyatakan, persoalan indisipliner pegawai di Pemprov Malut bukan hal baru. ''Sejak Gubernur dan Wagub dilantik 2014 sampai saat ini, itu menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan,'' katanya.

(udy/jfr/c19/fat/ce1)

https://www.jawapos.com/read/2017/10/24/164403/pelayanan-publik-nyaris-lumpuh-ribuan-pegawai-tidak-ngantor


Ada 2 aja