Proxy war adalah sebuah perang yang terjadi antara dua negara atau dua kubu dimana negara-negara tersebut tidak terlibat secara langsung, melainkan melibatkan pihak ke-tiga(peran pengganti). Perang justru terjadi di luar wilayah kedua negara yang saling bermusuhan. Meskipun perang ini tidak berdampak langsung terhadap kedua negara, sistem perang ini juga digunakan untuk melawan ‘sekutu’ musuh mereka, atau membantu sekutu mereka melawan musuh-musuhnya.
Sistem perang ini diharapkan bahwa pihak ke-tiga tersebut tidak menimbulkan perang skala penuh selama konflik berlangsung. Hampir mustahil untuk memiliki proxy war
yang murni, sebab pihak ke-tiga yang berjuang untuk bangsa tertentu biasanya juga memiliki kepentingan mereka sendiri.

Proxy war sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu ketika Perancis mengintervensi Meksiko pada tahun 1861-1867. Perang arab-israel tahun 1968 hingga sekarang. Krisis yaman pada tahun 2011 hingga sekarang, perang sipil suriah 2011 hingga sekarang. Dan masih banyak lagi proxy war yang telah terjadi, penulis hanya mencantumkan beberapa daftar saja.

Indikasi terjadinya proxy war itu bisa terlihat melalui adanya gerakan aparatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok. “Pemeran proxy war dapat berperan menjadi siapa saja dan lembaga apa saja. Coontohnya, melalui LSM, media, ormas-ormas dan lain-lain. Seperti halnya yang terjadi di Suriah saat ini.

Konflik Suriah awalnya terjadi ketika para demonstran berunjuk rasa menentang rezim Presiden Bashar Al Assad (reformasi) pada tanggal 26 Januari 2011, dan meluas menjadi pemberontakan nasional. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk lanjut dari ‘ Arab Spring ’. Pada tanggal 20 Maret 2011, para demonstran membakar kantor pusat Partai Ba’ath dan bangunan lainnya. Bentrokan berikutnya memakan korban 7 anggota polisi dan 15 demonstran. 10 hari kemudian, pidato Presiden Bashar Al Assad yang menyalahkan propaganda “konspirator asing” Israel terhadap aksi unjuk rasa.

Pemberontakan bersenjata dimulai pada tanggal 4 Juni di Jisr al-Shugur, sebuah kota di provinsi Idlib dekat perbatasan Turki, setelah pasukan keamanan yang berada di atap kantor pos menembaki ke arah pemakaman demonstrasi. Kemudian para pelayat demonstransi membakar gudung, membunuh 8 petugas keamanan, dan kemudian menyerbu sebuah kantor polisi, dan merebut senjata dari kantor tersebut. Kekerasan terus berlanjut dan meningkat hingga hari-hari berikutnya hingga saat ini.

Campur Tangan Asing di Suriah

Pada tahun 2004, Amerika Serikat menjatuhkan sangsi terhadap Suriah dengan membatasi ekspor Amerika ke negara itu, diikuti dengan sangsi finansial pada tahun 2006 (1). Juga, menurut mantan Jendral Amerika Wesley Clark, setelah serangan 9/11, ada rencana dari tingkat tertinggi Washington yang berusaha menumbangkan pemerintah sejumlah negara termasuk Suriah (2).

Selama perang, terlepas dari bagian pembentukan politik AS yang telah diperingatkan akan memicu konflik, AS secara konsisten telah memberikan dukungan diplomasi, finansial dan dukungan materi untuk setiap aksi pemberontakan. Selain itu, Uni Eropa mencabut sangsi embargo minyak terhadap Suriah, hingga memungkinkan para pemberontak leluasa menjual minyak dari wilayah yang kuasai, secara efektif membiayai pemberontak melalui pembelian sumber daya alam Suriah dengan harga murah.

Mengingat bukti yang menunjukkan proxy war AS yang direncanakan tahun sebelumnya; dengan itu memberikan permusuhan sengit AS ke Damaskus; juga mengingat campur tangan asing dalam urusan internal Suriah; dan telah diberikannya semua bukti bahwa pemberontakan ini membutuhkan bantuan asing sejak awal; namun, mengapa “pemberontakan” ini gagal meskipun telah dibiayai dengan baik ?

Mengapa Suriah dijadikan Target ?
Proxy war terhadap Suriah diiringi dengan kebijakan konsisten AS yang telah mendominasi energi kaya Timur Tengah, apalagi sejak AS mampu menerapkan pressure terhadap minyak produksi yang akan dijualkan dalam bentuk dollar AS sehingga memperkuat mata uang mereka, juga sangat tergantung pada kekuatan mereka untuk memproyeksikan kekuatan militer, sebagaimana telah terbukti oleh konsentrasi berat pangkalan militer di Timur Tengah. Sebagaimana pada akhirnya, pemerintahan seperti Iran dan Suriah yang menolak bekerja sama dengan desain AS dengan membentuk pangkalan militer AS di wilayah otoritas mereka.

Namun AS tidak selalu berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya invasi ke Irak, yang seharusnya bisa mengontrol penuh atas sumber minyak penting, tapi karena musuh Saddam Hussein merupakan sekutu alami Iran, dengan demikian Irak akan bergerak ke ranah pengaruh Iran. Tampaknya jadi motivasi penting bagi AS yang notabene sekutunya Arab Saudi dan Qatar yang juga memiliki alasan tersendiri untuk melemahkan Iran.

Meskipun Suriah bukanlah produsen utama minyak, satu penjelasan tertentu yang mempertimbangkan mengapa Suriah menjadi target adalah penemuan pada tahun 2007 cadangan gas alam terbesar yang diketahui berada di Teluk Persia, yang mana kemudian dibagi antara Iran dan Qatar. Iran kemudian meluncurkan proyek PARS Pipeline, yang mengarah pada pembangunan pipa dari Teluk Persia, melalui Irak, dan berakhir di pantai Mediterania Suriah.

Cadangan gas alam Iran-Qatar

Sejauh ini pembangunan pipa telah mencapai penggiran kota Damaskus dan diharapkan akan selesai tahun depan. Sementara itu beberapa tahun terakhir ini Uni Eropa telah cemas atas diversifikasi (ketergantungan) sumber energi, dan akhirnya memulai proyek pipeline Nabucco pada tahun 2009, yang mana berawal dari laut Kaspia melalui kaukasus, Turki, dan Balkan dengan harapan mengurangi ketergantungan Uni Eropa terhadap gas alam Rusia. Uni Eropa berharap pemasok(sumber) gas alam berasal dari Irak, Azerbaijan, Turkmenistan, dan Mesir. Namun proyek Nabucco tersendat beberapa bulan lalu dikarenakan masalah sengketa, sementara saingannya yaitu pipeline South-Stream Rusia yang melintasi Laut Hitam melalui rute menuju Eropa telah sukses dibangun.

Setelah kedua proyek ini beroperasi penuh, itu akan berarti Uni Eropa menerima seperempat gas alam dari Rusia, dimasa mendatang akan bergantuung pada Iran dan Rusia hingga 50 % dari pasokan gas alam. Akibatnya Qatar, dengan porsi gas alam Teluk Persia, mengetahui akan kehilangan kompetisi memasok langsung ke Uni Eropa. Problem inilah yang menjadi motivasi utama Qatar dalam menggulingkan pemerintahan Suriah sebagai sarana menyabotase PARS Pipeline.

Mitos “Pemberontak Demokrasi”

Sebenarnya, mayoritas orang Suriah mendukung pemerintahan mereka sendiri. Baru-baru ini, menurut data yang diterbitkan oleh NATO bulan Mei, yang juga tidak dapat dituduh pro-pemerintahan, 70 % rakyat Suriah mendukung Bashar al-Assad, sementara hanya 10 % mendukung pemberontakan, sisanya ragu-ragu (3). Inilah sebabnya mayoritas pemberontak berasal dari negara-negara luar Suriah dengan isu sektarianisme Sunni-Syiah.

Ikhwanul Muslimin : Sebuah Sejarah Reaksi Berdarah
Satu-satunya yang cocok atas semua pendekatan yang diadopsi oleh sayap “Kiri” yang disebut “Arab Spring” ccenderung mereduksi pengalaman sejarah dan perpecahan politik yang kompleks dari bangsa-bangsa yang berbeda membuat negara itu menjadi dua bagian yang dangkal antara kediktatoran otoriter di satu sisi, dan orang-orang yang menuntut demokrasi dan kebebasan di sisi lain. Suriah berbeda dalam artian bahwa konflik yang terjadi saat ini secara akurat dipahami sebagai serangkaian terbaru Ikhwanul Muslimin yang membawa pemberontakan teratur diselingi sejarah pascka kemerdekaan Republik Arab; dan dalam situasi seperti itu, pihak oposisi selalu bentrok dengan pihak pemerintah untuk alasan yang sama sekali reaksioner.



Bagaimana dengan indonesia?
Semoga negara kita tetap bisa bersatu melawan campur tangan asing.

Jika berkenan, lempari TS