Seorang perempuan Arab Saudi berhijab duduk di belakang kemudi mobil di Riyadh, 28 Oktober 2013.
Perempuan Arab Saudi tengah tersenyum. Tuntutan yang lama mereka suarakan akhirnya dipenuhi pemerintah kerajaan tersebut.

Pemerintah setempat, Selasa (26/9/2017), mengumumkan keputusan Raja Salman untuk mengizinkan warga perempuan di negara monarki absolut itu mengemudi kendaraan di jalanan umum. Peraturan itu, menurut Saudi Gazette (h/t Saudi Press Agency), berlaku efektif 10 Syawal 1493 Hijriah atau 24 Juni 2018.

Melalui sebuah dekret kerajaan, Raja Salman memerintahkan Menteri Dalam Negeri Pangeran Abdul Aziz Bin Saud Bin Naif untuk membentuk komite kementerian tingkat tinggi guna melakukan studi atas persiapan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dekret tersebut.

Komite itu akan terdiri dari perwakilan kementerian dalam negeri, keuangan, serta tenaga kerja dan pembangunan sosial. Mereka akan menyusun aturan-aturan lalu lintas, termasuk penerbitan surat izin mengemudi bagi warga laki-laki dan perempuan.

Kementerian diberi waktu untuk memberikan saran-saran mereka dalam 30 hari dan kemudian mengimplementasikannya pada awal Juni 2018.

Saat ini, Saudi, yang berideologi aliran Islam Wahabi, adalah satu-satunya negara di mana kita takkan melihat seorang perempuan mengendarai mobil. Bahkan mereka mesti ditemani oleh seorang anggota keluarga laki-laki jika ingin bepergian ke luar rumah.

Bloomberg mengabarkan jutaan ponsel di Arab Saudi langsung diramaikan percakapan oleh warga yang heran dan bergembira mendengar pengumuman mengejutkan ini.

"Luar biasa," kata Reyouf Almuhaya, mahasiswi berusia 20 tahun, dari Riyadh. "Saya sedikit menangis. Rasanya sangat menggembirakan. Terasa bebas. Kebebasan adalah yang ada di pikiran saya saat ini."

Fawziah al-Bakr (47), seorang profesor di salah satu universitas di Saudi, juga bergembira menyambut keputusan tersebut. Fawziah adalah salah satu dari 47 perempuan yang berpartisipasi dalam demonstrasi pada 1990, meminta pemerintah untuk mengangkat aturan larangan mengemudi bagi perempuan.

Para demonstran saat itu sengaja menyopir mobil mengelilingi Riyadh sebagai bentuk protes. Mereka lalu ditahan dan beberapa kehilangan pekerjaannya.

"Sejak hari itu, perempuan Saudi terus menanyakan hak untuk menyetir, dan akhirnya hari itu datang. Kami telah lama menunggu," kata Fawziah kepada The New York Times.

Sebelum dekret ini keluar, puluhan tahun pemerintah dan ulama Saudi, dengan berbagai alasan, terus menegakkan hukum yang melarang perempuan menyopir di jalanan umum.

Ada yang menyatakan tidak sesuai dengan budaya Arab, atau akan membuat laki-laki pengemudi kebingungan untuk bersikap jika berhadapan dengan perempuan pengemudi. Beberapa lainnya menegaskan mengizinkan perempuan menyopir akan membawa pada ketidakpantasan dan runtuhnya Kerajaan Arab Saudi.
Bagian Visi 2030?
Akan tetapi, angin perubahan mulai berembus di kerajaan itu belakangan ini, terutama setelah Pangeran Muhammad bin Salman (32) ditetapkan sebagai putra mahkota kerajaan, menggantikan Muhammad bin Nayef (58).

Beberapa gebrakan kontroversial untuk ukuran negara tersebut langsung digagas oleh sang pangeran. Ia disebut sebagai otak di belakang rencana pembangunan jangka panjang yang disebut "Vision 2030".

Melalui Visi 2030 itu, pemerintah Arab Saudi akan menekankan pada diversifikasi ekonomi agar tak hanya mengandalkan minyak bumi yang harganya terus turun. Salah satu proyek yang diumumkan adalah pembangunan resor mewah di tepi Laut Merah.

Saudi dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melonggarkan aturan bagi para turis, khusus di kawasan tersebut, utamanya aturan yang berkaitan dengan jenis pakaian dan konsumsi alkohol.

Diversifikasi tersebut, tentu saja, membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga, termasuk perempuan. Selama ini perempuan Arab Saudi sulit untuk bekerja dan berbisnis. Larangan mengemudi membuat mereka mesti menyewa sopir, yang berarti ada beban biaya tambahan.

Salah satu pangeran yang berpengaruh, Alwaleed bin Talal, kepada AlJazeera menyatakan satu keluarga di Arab Saudi sedikitnya mengeluarkan uang ekstra US $1.000 (Rp13,38 juta) per bulan hanya untuk membayar sopir, yang sebagian besar warga negara asing.

Mengutip BBC, saat ini ada sekitar 800.000 warga asing yang bekerja sebagai sopir di Arab Saudi.

"Menggunakan warga negara asing sebagai sopir menghabiskan miliaran dolar AS dari perekonomian Arab," kata Alwaleed.

"Mengizinkan perempuan berkendara telah menjadi tuntutan sosial karena situasi ekonomi saat ini," tambah sang pangeran.

Jumlah perempuan yang bekerja dalam berbagai profesi di Arab Saudi juga meningkat dan pada 2015 pemerintah memberi hak pilih kepada perempuan dan diizinkan untuk menyalonkan diri menjadi anggota dewan lokal di kerajaan itu.

Tentu saja, ada suara-suara yang menentang keputusan tersebut. Namun Raja Salman menyatakan para ahli telah menyimpulkan tidak ada yang mencegah perempuan menyetir kendaraan setelah ada kepastian syariah dan jaminan hukum.

Raja juga menegaskan bahwa negara adalah penjaga utama nilai-nilai syariah.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...mpuan-menyopir

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- BPJS Kesehatan defisit, mungkinkah iurannya bakal naik

- Enam WNI terkait ISIS dideportasi Turki akan direhabilitasi

- Rita Widyasari tambah daftar kepala daerah berompi oranye