BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis data indeks demokrasi di DKI Jakarta anjlok 14,47 poin, dari 85,32 di 2015 menjadi 70,85 di 2016.



Penurunan itu ditengarai berawal dari gaya kepemimpinan pemimpin sebelumnya yang tidak demokratis.



"Faktor gaya kepemimpinan menurunkan kualitas demokrasi. Pemimpin sebelumnya mengedepankan model kerja yang berprinsip efisiensi, efisiensi, dan efisiensi. Suara publik tidak dapat porsi besar," jelas pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Riant Nugraha, kemarin.



Ia menjelaskan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepanjang 2016 kerap tidak melibatkan legislatif.



Hal itu yang juga menjadi barometer rendahnya demokrasi di Ibu Kota.



Karena itu, pasangan kepala daerah terpilih, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, diharapkan mampu menaikkan kembali indeks demokrasi di Jakarta dengan melibatkan publik sebanyak-banyaknya dalam tiap pengambilan keputusan.



"Pemimpin dengan latar belakang militer atau pengusaha relatif tidak demokratis. Ada kemungkinan gubernur terpilih nanti lebih demokratis," ucapnya.



Ia juga melihat penurunan indeks demokrasi itu tak lepas dari panasnya suasana kampanye pilkada DKI Jakarta pada 2016.



Banyaknya demonstrasi anarkistis dan maraknya ujaran kebencian saat itu membuat Jakarta makin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.



Kalah di PTUN

Berdasarkan data BPS, ada 10 indikator penilaian demokrasi di Jakarta yang masuk ke kategori buruk atau dengan nilai 6,00 dari skala 100.



Hal itu, di antaranya, masih adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat atau masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.



Selain itu, minimnya raperda inisiatif DPRD yang disahkan menjadi tolok ukur buruknya demokrasi di Jakarta.



"Pada 2016 tidak ada perda yang diusulkan DPRD yang masuk tahap putusan," jelas Kepala BPS DKI Jakarta Thoman Pardosi.



Selain itu, ada sekitar 40 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan Pemprov DKI melakukan kesalahan dalam membuat keputusan.



"Artinya, di situ ada cacat demokrasi. Pada 2016 ada 40 kekalahan pemprov di PTUN, di tahun sebelumnya ada 32. Sama-sama tinggi tapi semakin buruk. Ini dalam kasus misalnya, ada pemecatan kepala sekolah," imbuhnya.



Penurunan juga terjadi pada jumlah kaderisasi partai politik di partai politik pemenang pilkada.



Pada 2016, jumlah diklat yang dilakukan kader politik dalam internal parpol menurun 57%.



Selain itu, upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemprov DKI di 2016 dinilai kurang transparan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terbuka di dalam laman resmi Pemprov DKI.



Sayangnya, kata Thoman, itu terjadi atas hasil keputusan Musrenbang Nasional 2016.



Kebebasan berpendapat

Tak cuma Jakarta yang indeks demokasinya melorot, anggota Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia Musdah Mulia menyebut Sumatra Barat menjadi daerah nomor dua yang mengalami anjlok paling rendah, turun sebesar 13,05 dari 67,46 ke 54,41.



Menurut Musdah, ada kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil yang turun di sana.



Ia menyebut masyarakat kini semakin tidak toleran dan mementingkan pendapat mayoritas. (J-1)



yanurisa@mediaindonesia.com

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...asi/2017-09-18

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Mangkir Lagi, Kali ini Jantung Jadi Alasan Novanto

- Korban Kebakaran Kampung Bandan tak Bisa Dapat Rusun

- 22 Orang Ditangkap saat Unjuk Rasa di Kantor YLBHI