PANITIA Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK siap memaparkan temuan kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja dan operasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PDIP Masin­ton Pasaribu mengungkapkan pansus telah menyampaikan surat permohon­an kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan berkirim surat memintakan konsultasi kepada ke Presiden.



“Pansus angket sudah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk berkirim surat kepada Presiden agar temuan-temuan Pansus Angket bisa langsung disampaikan oleh DPR kepada Presiden,” ujar Masinton ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (16/9).



Masinton mengatakan surat tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR pada Jumat (15/9) kemarin. Ia menambahkan temuan Pansus Angket selain akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, juga akan disampaikan dalam forum Badan Musyawarah (Bamus), sebelum dibacakan dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.



Dalam kaitan rencana untuk memperpanjang masa kerja Pansus Hak Angket KPK, Masinton mengatakan fraksinya hingga kini belum memutuskan sikap. Masa kerja pansus akan berakhir pada 28 September 2017 mendatang.



Hingga saat ini, menurut Masinton, tidak sedikit anggota dewan yang menilai Pansus Angket KPK tidak perlu diperpanjang masa kerjanya. Meski begitu, hal tersebut belum disampaikan dalam forum resmi.



“Belum (ada sikap dari PDIP). Lusa (hari ini), akan kami sampaikan hasil kerja Pansus Angket berikut temuan-temuan yang ada sebagai laporan kami kepada pimpinan Fraksi PDIP sebagai bahan untuk partai dan fraksi memberikan pandangan dan penilaian atas kerja Pansus Angket KPK,” ungkapnya.



Namun, secara pribadi, Masinton menilai ada temuan-temuan yang perlu dikonfirmasi dan didalami dari KPK sehingga perlu waktu lebih panjang. Saat ditanya lebih lanjut laporan apa yang akan didalami Pansus Angket KPK, Masinton enggan memberi tahu. Pimpinan KPK pun di berbagai kesempatan masih enggan menghadiri rapat pansus. “Belum bisa kami sampaikan sekarang karena tim kami sedang melakukan investigasi,” pungkasnya.



Gelar rapim

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku belum menerima surat dari Pansus Angket KPK yang meminta dilakukannya rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi. Pihaknya akan segera mengeceknya hari ini. Fahri mengatakan juga akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut. “Kami akan segera rapimkan.”



Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menepis tudingan pertemuan antara DPR dan Presiden Jokowi adalah untuk melobi pemerintah agar mengikuti rekomendasi Pansus Angket KPK.



Ia menegaskan pertemuan tersebut nantinya hanya akan membicarakan tugas-tugas pansus dan apa yang telah dilakukan pansus. “Lobi itu, kalau memang ada, tidak harus terbuka,” tandasnya. (P-1)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...asi/2017-09-18

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Keraton Diajak Tingkatkan Pariwisata

- PPP makin Dekat ke Emil

- Satgas PCC Perlu untuk Cegah Korban Lain