JPP JAKARTA - Pengelola Perpustakaan Nasional merevitalisasi bangunan guna meningkatkan fasilitas pelayanan dengan mengusung konsep "green building" atau efisiensi energi.

"Dirancang dengan indeks konsumsi energi 150 KW/mm persegi per tahun yang hampir sama dengan gedung di Malaysia dan Singapura," kata Kepala Perpustakaan Nasional Muh Syarif Bando di Jakarta, Jumat (15/09/2017).

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan hasil revitalisasi pembangunan Perpustakaan Nasional itu pada Kamis (14/09/2017).

Syarif Bando menyebutkan pembangunan gedung fasilitas pelayanan Perpustakaan Nasional itu menggunakan anggaran tahun jamak tahun 2013-2016 sebesar Rp465,2 miliar.

Perpustakaan Nasional berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan yang berdekatan dengan kompleks Tugu Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Dibangun di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan tinggi 126,3 meter terdiri dari 24 lantai dan tiga basement.

"Diklaim sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia," ujar Syarif.

Syarif mengungkapkan bangunan Perpustakaan Nasional dirancang berbentuk persegi panjang seperti jendela yang memiliki arti filosofi sebagai jendela dunia untuk pusat kegiatan edukatif, rekreatif dan kultural, serta dilengkapi teknologi kabel jaringan data kategori 7.

"Juga berteknologi perangkat jaringan aktif yang mampu mentransfer data sampai dengan 100 Gbps," ujar Syarif.

Syarif menambahkan Perpustakaan Nasional juga ramah terhadap penyandang disabilitas yang menyediakan sarana prasarana, koleksi, maupun ruangan khusus bagi disabilitas tuna netra dan ruang khusus laktasi (ibu menyusui). (ant)

 

Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...mah-lingkungan

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Survei Tunjukkan Rakyat Puas, Presiden Jokowi Janji Akan Terus Kerja Keras

- Resmikan Perpustakaan Tertinggi di Dunia, Presiden: Wujudkan Gagasan Sukarno 65 Tahun Silam

- Presiden Kembali Ingatkan Pentingnya Akuntabilitas Keuangan Negara