SURATKABAR.ID – Febri Hendri, Koordinator Bidang Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan jika masyarakat Indonesia perlu untuk berpikir ulang untuk kembali memilih Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.

Hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan jika Presiden Jokowi benar-benar mengabulkan rencana Panitia Khusus Angket Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin bertemu dengan dirinya di Istana Negara, Jakarta.

“Kalau seandainya Jokowi terima Pansus Hak Angket. Maka pantas kiranya rakyat mempertimbangkan Jokowi di Pilpres 2019. Alasannya apapun,” kata Febri di hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (14/9/2017), seperti yang diwartakan oleh Kompas.com

Berdasarkan keterangan Febri, Jokowi perlu untuk menunggu gugatan uji materi keabsahan Pansus Hak Angket diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu untuk menerima para wakil rakyat itu.

“Secara hukum masih (digugat di MK) tapi kan secara politik tidak. Di MK kan masih sidang, Jokowi harus lihat itu juga dong. Konstelasi politik, ini Jokowi kakinya ada di mana,” kata dia

Bahkan Febri menyebutkan jika Jokowi perlu untuk melakukan yang sama jika dirinya ingin bertemu dengan lembaga antirasuah, KPK sampai ada putusan gugatan uji materi di MK.

“Menurut kami, Jokowi juga tak perlu ketemu KPK dan pansus lebih dulu, sampai ada putusan MK. Putusan MK lihat saja nanti. Walaupun keinginan putusan provisi kemarin tidak ditolak MK,” paparnya lebih lanjut.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket telah meminta Pimpinan DPR untuk mengirimkan surat kepada Jokowi, agar bisa berkonsultasi kepada beliau.

“Kami telah meminta kepada Pimpinan DPR untuk menyurati Presiden agar pansus bisa berkonsultasi dalam rangka konsultasi dengan Presiden,” ujar Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017), dilansir dari Detik.com

Taufiq menyebutkan jika tujuannya bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia itu untuk berkonsultasi dengan konteks hubungan antar lembaga. Dalam pertemuan itu, rencananya Pansus akan menyampaikan hal-hal yang belum diketahui Presiden Jokowi.