Jakarta - Pemerintah menginginkan penanganan permukiman kumuh di Indonesia harus dapat Iebih fokus, terintegrasi dan terencana agar bisa mengubah wajah kawasan. Untuk itu ditetapkan 30 kabupaten/kota prioritas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya menerima program penanganan kumuh.

Dipilihnya 30 daerah ini lantaran dirasa mampu ditangani dengan cepat penataannya karena adanya komitmen dari Pemerintah Daerah setempat. Fokus terhadap 30 lokasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan permukiman kumuh lebih baik dan lebih cepat.

"Rata-rata 30 kota ini sudah bagus (penataannya), di samping Pemda juga berkomitmen. Karena kalau Pemda ikut, akan jadi ada dorongan yang berbeda. Lalu dia masuk ke dalam kawasan strategis nasional tapi kondisi di lapangannya memang kumuh benar," kata Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Rina Farida saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Adapun 30 kota tersebut di antaranya Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Cirebon, Bogor, Semarang, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Palangka Raya, Pontianak, Tarakan, Makassar, Palu, Manado, Kendari, Nusa Tenggara, Mataram, Bima, Ambon, Sorong dan Jayapura.

Alokasi untuk penataan kawasan kumuh di tiap kota kata dia berkisar hingga Rp 600 miliar, yang mana masing-masing kota memiliki anggaran Rp 10 hingga 20 miliar, tergantung dari luasan masing-masing kawasan di tiap kotanya.

"Kalau totalnya ada yang Rp 10 miliar-20 miliar per kota. Tergantung rencana kerja apa yang dibutuhkan. Apakah drainase, sampah, jalan lingkungan, bagaimana terhadap sarana dan pra sarana kebakarannya dan tidak kalah pentingnya adalah kondisi sosial ekonominya. Itu sangat mendorong bagaimana satu kawasan kumuh itu menjadi sangat signifikan bakal diubah," jelasnya.

Ditargetkan penanganan kawasan kumuh di 30 kota ini bakal rampung pada tahun 2019 mendatang. Ia optimistis hal tersebut dapat dicapai lantaran peran dari Pemda ke-30 kota tersebut cukup partisipatif sehingga hambatan-hambatan pelaksanaannya di lapangan dirasa tak sesulit daerah lainnya.

Untuk selanjutnya, kegiatan ini akan akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan ditandatanganinya bersamaan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Kepala Daerah pada 30 Oktober 2017, sebagai rangkaian acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2017.

"Kita targetkan selesai 2018 dan 2019 untuk 30 kota ini," pungkasnya. (eds/dna)

https://finance.detik.com/berita-eko...274.1499954577