Foto aerial Pulau Dodola di Morotai, Maluku Utara, Jumat (11/8/2017).
Proses verifikasi 2.590 pulau bernama di Indonesia telah rampung. Pemerintah pun siap menyerahkan data terbaru itu kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan jumlah terbaru ini, maka total pulau bernama di Indonesia yang akan masuk ke dalam data PBB menjadi 16.056 pulau. Pada 2012, Indonesia telah menyerahkan sebanyak 13.466 pulau bernama dalam sidang ke-10 konferensi United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN).

"Ke depan, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah karena belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah divalidasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya," ucap Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dalam rilis yang dikutip Detikcom, Rabu (16/8/2017).

UNGEGN melalui 24 divisi geografis/linguistik dan kelompok kerjanya saat ini menangani masalah pelatihan, digital file data dan gasetir. Lalu juga menangani masalah sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi.

Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan.

Tujuan UNGEGN bagi setiap negara adalah memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Autorithy dari masing-masing negara.

Sebagai dasar perlunya standardisasi global nama geografis, UNGEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara.

Dalam konteks penamaan pulau-pulau, Indonesia mengadaptasi ratifikasi United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Tapi untuk dasar hukumnya, yang menjadi pegangan dalam penamaan pulau di Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Saat ini, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2016 telah berubah nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG).

Salah satu tujuan badan ini adalah demi mewujudkan tertib administrasi dalam bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau.

Sayangnya, administrasi perpulauan di Indonesia belum juga tertib. Sebanyak 60 persen pulau belum bernama serta tidak ada dokumen resmi berkekuatan hukum.

Imbasnya, jumlah pulau kerap berbeda-beda di kalangan pemangku kepentingan, ada yang menyebut 17 ribu pulau, tapi tak sedikit juga yang mengatakan Indonesia memiliki 13 ribu pulau.

Pulau paling baru yang diberi nama oleh KKP adalah Pulau Lusi, terletak di kawasan wisata mangrove di pesisi timur Sidoarjo, Jawa Timur, pada awal Juli 2017. Nama Lusi memang diambil dari singkatan Lumpur Sidoarjo.

Pulau ini memang dibangun di atas endapan yang terbentuk akibat luapan lumpur Sidoarjo dalam lima tahun ke belakang yang dibuang ke Sungai Porong dan bermuara ke Laut Utara Jawa yang kemudian membentuk pulau reklamasi alami.

Luasnya cukup besar, sekitar 94 hektare. Berdasarkan cerita situs Mongabay, awalnya di daratan Pulau Lusi tidak terdapat jenis tumbuhan apapun.

Tapi, pulau tersebut kemudian menjalani proses reklamasi dengan cara menimbun daratan yang sudah ada, hasil pengerukan sedimentasi lumpur. Kini, sebagian besar pulau ini sudah ditutupi oleh tanaman mangrove.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...auan-nusantara

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pramuka Banten mentradisikan pengibaran bendera dari dalam laut

- Pensiunan PNS juga dapat THR tahun depan

- Remisi kemerdekaan terpidana korupsi