TULISAN ELYA MUSKITTA SEORANG KONSULTAN SOSIAL , PENGGAGAS ARCHIPELAGONOMICS

Gebrakan Menteri Susi dalam menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal perampok ikan di laut kita menjadi gebrakan yang membahana secara global. Selama berbulan-bulan Bu Susi menjadi topik pembicaraan media mainstream maupun media sosial. Masyarakat dari segala lapisan pun memuji dan mengelu-elukan Bu Susi karena keberaniannya dan juga karena ke-eksentrikan beliau di berbagai 'panggung'.

Terlepas dari banyaknya masyarakat yang mendukung gebrakan Bu Susi, tidak sedikit pula yang mencibir, mengkritik bahkan membangun kubu perlawanan. Untungnya Bu Susi tetap bergeming, alias tidak berubah, karena besarnya luapan dukungan publik maupun dukungan Presiden Joko Widodo kepada Bu Susi.
Banyak juga yang bertanya kenapa cuma menangkap dan menenggelamkan kapal perampok ikan sementara masyarakat nelayan sebagian besar masih tetap miskin?

Apa yang Bu Susi lakukan (menangkap & menenggelamkan kapal perampok ikan) adalah suatu upaya pembangunan "Level Playing Field", yaitu dengan menjadikan lahan perikanan kita bersih dari gurita perampok ikan. Upaya ini membuka ruang yang cukup besar dan adil bagi para masyarakat nelayan untuk bisa hidup secara adil dan layak dari hasil laut. Ini penting, bahkan sangat penting!
Selama masih ada perampok ikan maka keamanan & kesejahteraan nelayan selalu terancam. Sudah terlalu sering nelayan kita 'dianiaya' di laut mereka sendiri. Tidak sedikit yang ditembaki bahkan ditabrak perahunya oleh kapal-kapal perampok ikan. Ini hanya sebagian kecil kisah represi 'Si Besar' terhadap 'Si Kecil'.
Di sisi lain, upaya "Level Playing Field" Bu Susi juga harus kita lihat sebagai upaya beliau dalam membangun "Sustainable Fish Supply" atau Ketersediaan Ikan Secara Berkelanjutan.

Kehadiran ribuan kapal-kapal perampok ikan ukuran besar (rata-rata di atas 30 Ton) selama ini telah mengancam stok ikan nasional karena mereka cenderung melakukan 'over fishing' atau penangkapan ikan yang berlebihan.
Industri Perikanan adalah industri yang sangat menguntungkan, apalagi bila dibangun dalam skala besar yang melibatkan puluhan bahkan ratusan kapal ikan besar pula. Tapi apa gunanya memiliki industri perikanan yang besar dan sangat menguntungkan (khususnya bagi para pemiliknya) bilamana tidak memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan?
Jangan hanya fokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional atas kontribusi industri perikanan, tetapi lihat & perhatikan juga peningkatan kesejahteraan nelayan.
Kita juga perlu ingat bahwa Bu Susi baru kurang dari 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan & Perikanan. Dalam kurun waktu yang terbilang cukup singkat tersebut beliau tidak layak untuk dituntut bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dunia Kelautan & Perikanan Indonesia. Yang penting Roadmap-nya sudah benar dan konsistensi perjuangan beliau terukur secara transparan.

Yang jadi masalah adalah ketika keberadaan dan sepak terjang Bu Susi mulai dibawa ke ranah politik.
Mulai dari isu Cantrang sampai dengan isu Garam pun 'dimainkan' oleh kubu lawan, tepat di saat-saat dimana isu reshuffle kabinet digaungkan juga.
Dari 100% nelayan yang ada di Indonesia, berapa persen yang memiliki alat tangkap jenis Cantrang? Jawabannya: kurang dari 10% (Data sampling survei di beberapa kabupaten perikanan). Pemilik kapal tangkap ikan yang menggunakan Cantrang tidak banyak. Yang banyak adalah jumlah Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal-kapal tersebut. Mereka-mereka inilah yang sering disalah kategorikan sebagai 'Nelayan'.

Lantas bagaimana dengan isu kelangkaan garam? Ini bukan isu tetapi kenyataan hari ini.
Industri garam nasional sebagian besar masih bersifat industri traditional. Mereka tidak memiliki jaringan Supply Chain yang baik dan masih sangat bergantung pada berbagai pihak ketiga untuk membawa produk mereka ke pasar dengan nilai yang kompetitif.
Bu Susi bisa saja membangun ratusan bahkan ribuan kelompok usaha nelayan yang berfokus pada produksi garam.

Tetapi selama jaringan rantai pasok-nya tidak ada atau tidak berada di bawah pengendalian Bu Susi maka setiap industri garam tersebut pasti akan gulung tikar. Artinya, Bu Susi tidak mungkin dan tidak akan bisa bekerja sendirian. Dia perlu didukung oleh Kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi & UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dst dst. Semuanya harusnya berada di bawah komando Kementerian Koordinator Maritim - ujung-ujungnya berada di bawah komando Pak Jokowi juga.

Pada akhirnya kita harus sepakat bahwa Bu Susi bukanlah Superman maupun Batman. Bahkan Superman dan Batman sekalipun tidak pernah bisa menghabisi semua musuh mereka karena mereka masing-masing pun masih punya titik-titik lemah...



"Kedaulatan Laut kita hanya akan tetap dapat dijaga jika Presiden masih menginginkan Kedaulatan Itu Tegak"
✊✊🇮🇩🇮🇩🇮🇩

"Kita Di Miskinkan Oleh KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, GRATIFIKASI JABATAN DAN GRATIFIKASI PROYEK,."

Mari Bangkit Dari OTAK KORUP, OTAK KOLUSI, OTAK NEPOTISME, OTAK GRATIFIKASI PROYEK, OTAK GRATIFIKASI JABATAN

karena Agama dan Kepercayaan di Manapun Tidak pernah mengajarkan KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, GRATIFIKASI PROYEK, GRATIFIKASI JABATAN,.

@jokowi @Pak_JK @ZUL_Hasan @Polisi_R1 @KPK_RI @susipudjiastuti @kkpgoid @cakiminpkb @MuhaiminIskndr @DPR_RI @InfoMPRRI @mprgoid @SitiNurbayaLHK @octadandy @KementerianLHK @gakumlklh @walhinasional @GreenpeaceID @WWF_ID @marinebuddies
#IroniNegeri
#BuangTradisiLama
#JanganAdaDustaDiantaraKita
#JikaProfitSharingReklamasiKembaliKe5%SayaDapatBerapa%??
#GantiCantrang
#LawanKaumMunafik
#Ndeso
#RI_Ke_72