Rabu 19 Juli 2017, 11:54 WIB



Palangka Raya - Isu pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, turut menjadi perbincangan masyarakat Palangka Raya. Ada yang senang dan optimistis, ada juga yang takut Palangka Raya menjadi padat, seperti Ibu Kota Jakarta.

"Iya mudah-mudahan jadi, senang kalau jadi ibu kota, kita kan mau juga merasakan bagaimana kalau kota kita jadi ibu kota," ujar salah seorang warga Palangka Raya, Suharyono.



Suharyono berharap pemerintah daerah dan pusat dapat menertibkan kepemilikan tanah warga jika nantinya Palangka Raya terpilih menjadi ibu kota. Dia berharap tidak ada tanah warga yang diambil semena-mena karena pembangunan ibu kota negara yang baru.

"Harapannya buat pemerintah Kalimantan Tengah ya ditertibkan dulu pertanahannya yang ada di sini supaya pendatangnya nanti tahu, ini tanah warga ini tanah pemerintah," ujarnya.

Harapan serupa disampaikan seorang pengusaha keramba ikan sungai di Palangka Raya bernama Aan. Dia ingin warga tidak tergusur dan tetap dapat menjalankan usahanya jika nanti Palangka Raya ditunjuk menjadi ibu kota negara.

"Kalau sebenarnya senang, hanya kalau bisa carilah tempat-tempat yang memadai, orang-orang kecil kayak kita ini jangan tergusur dengan pindahnya ibu kota. Sangat senang kami kalau Kota Palangka Raya ini jadi ibu kota, tapi kami masyarakat kecil jangan sampai terganggu," ucap Aan.

"Yang sudah dulu-dulu tinggal jangan sampai terganggu, di Palangka Raya ini kan banyak daerah-daerah kosong, kalau pemerintah kan apa yang dia mau pasti terbentuk, kalau masyarakat kecil ini apa, kami bisa apa kalau digeser," tuturnya.



Sementara itu, salah seorang pengurus masjid, Wawan, menyerahkan rencana tersebut kepada pemerintah. Sebagai warga masyarakat, dia tinggal menerima keputusan pemerintah. Dia berharap toleransi dan saling menghargai antar-suku dan agama di Palangka Raya tetap terjaga jika ibu kota negara pindah ke kotanya.

"Kami menyerahkan kepada pemerintah. Kalau kami warga Palangka Raya mau tidak mau, jadi atau tidak jadi, kita harus tetap siap. Tapi kalau jadi kita harus tetap menjaga keharmonisan selalu menjaga keberagaman. Harapannya, dari pemerintah, aparat keamanan terus selalu berkomunikasi, bersosialisasi kepada masyarakat diberikan masukan biar ke depannya nanti tidak kaget kalau Palangka Raya atau Kalteng jadi ibu kota negara," tuturnya.

Berbeda dengan warga sebelumnya, warga lainnya, Efrahim Supriadi, mengatakan masyarakat di tempatnya tinggal menolak wacana pemindahan ibu kota. Mereka khawatir warga asli Kalimantan Tengah nantinya terpinggirkan atas dipindahkannya ibu kota negara ke Palangka Raya.

"Kalau masyarakat sini pada umumnya 60 persen tidak mendukung, apa alasan, karena kalau ibu kota pindah otomatis masyarakat lokal akan tersingkir, itu alasan pertama. Alasan berikutnya bukan kita nggak mau maju, tapi contoh di Jakarta, kalau ada ibu kota yang lainnya akan banyak dampak. Kalau sementara ini kan aman-aman di sini, antaragama aman, antarsuku aman, tidak pernah ada perdebatan, nah itu kan yang diukir masyarakat sekarang," ujar Efrahim.

Efrahim mengaku tidak dapat membayangkan kondisi Palangka Raya ke depan jika menjadi ibu kota negara. "Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya Palangka Raya jadi ibu kota. Ini bukan ketakutan, hanya kami dihantui kekhawatiran tadi," ucapnya.

Efrahim pun berharap ketentraman antar-suku dan agama di Palangka Raya tetap terjaga jika nantinya ibu kota pindah ke wilayah tersebut. "Kalau kita kan oke saja kalau misalnya jadi, ya maunya tapi masyarakat jangan diganggu, sama-sama enak saja. Silakan saja pindah, tapi saling menghargai, di sini kan ada Rumah Betang, artinya satu rumah lain suku lain agama, tapi satu atap, nah falsafahnya itu," katanya.



Sementara itu, warga Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Agus Riawandy tidak setuju dengan wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Namun dia mendukung rencana pemerintah jika harus memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Dia berharap sumber daya manusia suku Dayak dipersiapkan agar tidak terpinggirkan jika ibu kota dipindah.

"Saya pikir secara pribadi saya tidak setuju kalau Kalimantan Tengah jadi ibu kota. Cuma kalau memang pemerintah menginginkan pindah kami tidak bisa menolak. Cuma harapan kami kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, harapan kami dipersiapkanlah kami orang Dayak asli Kalimantan ini supaya tidak terpinggirkan. Dan masalah adat kebudayaan itu juga harus dilestarikan supaya kami tidak terpinggirkan nantinya. Jadi sumber daya manusianya harus dipersiapkan, itu harapan kami," ujar Agus.

Agus memandang masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya warga Dayak, akan tersingkirkan jika ibu kota negara pindah, sementara sumber daya manusianya belum dipersiapkan. "Kalau tidak dipersiapkan, kami akan tersisih dari sumber daya manusianya, dari segi budayanya, itu yang harapan kami masyarakat Kalimantan Tengah dan saya pribadi. Masyarakat lokal, khususnya warga Dayak, harus dilibatkan dalam pembangunan ibu kota negara," tuturnya.
(nvl/imk)

Sumber Berita

=============================================================

Komen TS

Eitss.. Ga Mau di-GUSUR???!!!!
Siap-siap aja di-taik2in Ngahok dan Ngahokers
Sesuai dengan keinginan Ngahoker..... ITU SEMUA BANGUNAN di PINGGIR KALI HARUS DIRATAIN!!!! RATAAAAAAA!!
Pindah ke RUSUN SEMUA!!
Jangan lupa bayar sewa bulanan!!

oiya ingat baik-baik pesan Ngahoker => Yang menolak ditertibkan berarti anti Bhineka Tunggal Ika, PANCASILA, INTOLERAN!!