Metrotvnews.com, Jakarta: Di tengah ketidaksolidan koalisi dalam merespons sejumlah isu krusial, kabar perombakan kabinet kembali berembus. Presiden Joko Widodo merespons pertanyaan kabar reshuffle dengan singkat, namun banyak tafsir.


''Enggak ada reshuffle hari ini. Minggu depan juga enggak ada,' kata Presiden.


Akan tetapi, sumber di Istana menyebutkan reshuffle jilid III akan dilakukan bulan ini. Seusai pernyataannya itu, Presiden jusrtu memanggil sejumlah menteri. Senin 17 Juli sebenarnya agenda resmi presiden ialah internal. Akan tetapi, Presiden justru memanggil menteri.


Pertemuan Presiden dengan para menteri memang rutin terjadi. Biasanya, dalam pertemuan itu dibahas perkembangan isu-isu terkini. Senin kemarin, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanna Yembise, Menlu Retno Marsudi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Wamen ESDM Arcandra Tahar hingga Kepala BNPT Suhadi Alius, dipanggil Presiden ke Istana Merdeka.


Kemarin pagi, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang dipanggil. Pemanggilan mereka dilakukan sebelum presiden memimpin rapat terbatas soal transportasi daring.


Baca: Istana tak Membantah Presiden Mengevaluasi Menteri


Yang menarik, Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui presiden di luar agenda resmi. 'Mau menyampaikan undangan (pernikahan) putra saya yang ketiga bulan September. Presiden kan sibuk, jadi minta waktunya diplot,' ujar Zulkifli.


PAN merupakan salah satu anggota koalisi yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Tercatat soal Perppu Ormas, RUU Penyelenggaraan Pemilu, hingga Pilkada DKI 2017, PAN mengambil posisi yang berbeda di luar koalisi.


Pekan lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan agar PAN dikeluarkan dari koalisi akibat sikapnya yang kerap berbenturan dengan pemerintah.


Baca: Zulkifli Hasan Sebut Hubungan PAN dan PDIP Baik


Zulkifli mengaku tidak ada pembahasan soal koalisi maupun reshuffle dalam perbincangannya dengan Presiden. Namun, ia membenarkan ada pembahasan soal Perppu Ormas. 'Tadi saya juga menyampaikan kita prihatin karena pimpinan DPR sekarang mendapat cobaan (Setya Novanto tersangka),' ujarnya.


Saat ditanya soal loyalitas PAN kepada koalisi, Zulkifli menegaskan partai mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Jokowi. 'Jadi kita koalisi itu bukan soal menteri. Kalau menteri itu kan prerogatif presiden,' cetusnya.


Sah saja


Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan perombakan kabinet sah-sah saja dilakukan presiden kapan saja sepanjang bertujuan memperbaiki kinerja.


Menurutnya, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat. 'Kita berharap presiden mengganti menteri karena alasan kinerja yang kurang memuaskan,' ujarnya.


Ia pun berpandangan, dalam mengganti menteri, presiden sebaiknya tidak dipengaruhi kebutuhan politik, namun lebih kepada memenuhi kebutuhan publik. 'Kalau dari kebutuhan kita sebagai publik (rakyat), kita ingin menteri-menteri yang betul-betul mumpuni dan mau bekerja keras untuk memaksimalkan ekspektasi publik.'' (Put/P-2)



Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...agat-reshuffle

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PDI Perjuangan Minta Parpol Koalisi Seirama dengan Pemerintah

- Menteri Eko Siap Di-reshuffle

- Plus Minus Kinerja Menteri Susi di Mata Pengamat