TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menilai publik saat ini terbelah, ada yang pro dan kontra karena terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Ormas.

Bahkan, Yandri mengatakan, publik menilai Pemerintah saat ini tidak lagi mundur ke Rezim Orde Baru, melainkan ke era penjajahan.

“Kita kembali ke jaman penjajahan. Jaman orde baru saja tidak seperti ini. Jadi Jangan sampai Pak Jokowi tersandera stigma ini. Kasihan Pak Jokowi,” ujar Yandri dalam diskusi Polemik terkait Perppu Ormas di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Yandri menyoroti pandangan publik yang kontra lantaran mekanisme pembubaran ormas tidak memfasilitasi ormas yang diduga melanggar Perppu itu untuk melakukan pembelaan di Pengadilan.

Bahkan, Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan pandangan yang berkembang saat ini bahwa ada ancaman terhadap kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berserikat.

“Kalau memang dianggap ada sebuah ormas yang penafsiran tunggal terhadap Pemerintah, nah inilah ada kekhawatiran kebebasan berpendapat akan terganggu,” tutur Yandri.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...man-penjajahan

---

Baca Juga :

- PAN Tidak Diajak Bicara Pemerintah soal Penerbitan Perppu Ormas

- Apa Yang Bisa Dilakukan Ormas Jika Keabsahannya Dicabut Pemerintah?

- Nasdem Ingatkan Kewajiban PAN Sebagai Partai Pendukung Pemerintah