Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) meminta pemerintah segera membubarkan Front Pembela Islam (FPI) setelah Presiden Jokowi meneken Perppu tentang organisasi kemasyarakatan.

Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi salah satu organisasi yang akan dibubarkan pemerintah. Namun, saat ini organisasi itu tengah menyusun langkah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut.

Wakil Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya mengusulkan pemerintah agar FPI segera dibubarkan.

"Saya mau menegaskan ya, Front Pembela Islam saya usulkan kepada pemerintah untuk dibekukan atau dibubarkan," ujarnya dalam diskusi soal Perppu Ormas di Jakarta, Jumat (14/7).

Sugeng meminta pemerintah agar cepat menindaktegas FPI bukan tanpa alasan. Dia mengatakan pihaknya telah melakukan riset tentang apa saja yang dilakukan FPI di masyarakat.

Terakhir, kata Sugeng, pihaknya menemukan aksi-aksi sepihak FPI yang bisa dijadikan alasan pemerintah untuk mencabut izin hukum FPI. Aksi yang dimaksud Sugeng yakni persekusi.

"Kelompok ini mengerucut pada satu nama itu (FPI). Jadi saya enggak perlu lagi ragu menyebut itu," kata Sugeng melanjutkan.

Pembekuan HTI

Di tempat serupa, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos meminta pemerintah agar lekas melakukan tindakan tegas berupa pembekuan atau pembubaran terhadap Hizbur Tahrir Indonesia setelah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017.

Bonar mengutarakan hal tersebut usai diskusi mengenai Perppu Ormas di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Jumat (13/7).

"Kami bisa saja memaparkan sejumlah organisasi tersebut, salah satunya HTI, dan mungkin juga ada organisasi lainnya yang potensial mengancam keamanan," tutur Bonar.

Menurutnya, organisasi yang menggunakan kekerasan ideologi sama bahayanya dengan organisasi yang kerap melakukan kekerasan fisik.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...ra-dibubarkan/