Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingatkan Kementerian Lembaga (KL) agar melakukan perencanaan belanja dengan matang agar bisa terserap dengan sempurna dan menghasilkan kegiatan ekonomi baru. Bukan kemudian hanya menjadi beban utang.

Utang negara saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melonjak drastis. Bila dihitung dalam 2,5 tahun terakhir (sampai Mei 2017), maka tambahan utang mencapai Rp 1.067,4 triliun. Secara total, utang sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun.

"Kalau dilihat kinerja APBN 2014-2015 dan 2015-2016 lalu masih ada belanja-belanja yang belum terserap. Jadi sebetulnya lebih ditekankan gimana kita merancang belanja dengan perencanaan yang baik sehingga eksekusinya bisa berjalan sesuai dengan kapasitas membelanjakannya," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diawali dengan pengajuan belanja melalui program dari masing-masing Kementerian Lembaga (KL). Setelah disesuaikan dengan penerimaan, maka muncul posisi defisit atau surplus.

Bila defisit, maka artinya pemerintah harus menarik utang melalui berbagai instrumen yang tersedia. Ketika program tidak berjalan yang artinya belanja tidak terserap, maka utang tetap ditarik dan menjadi beban di masa depan.

"Oleh karena itu kalau dinaikkan dengan cepat tapi tidak terdapat perencanaan yang matang yang terjadi adalah APBN besar tapi penyerapannya tidak tinggi. ini menyebabkan defisit besar tapi tidak tereksekusi," kata Sri Mulyani.

"Ini akan menyebabkan beban 2 hal, satu biaya utang meningkat dan itu enggak baik, dan kedua KL termasuk pemda enggak melakukan tugasnya untuk penganggaran yang baik," tegas Sri Mulyani.

Hal ini yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Menurut Sri Mulyani beban utang semakin tinggi, namun tidak melahirkan kegiatan ekonomi secara nyata. Sri Mulyani berkomitmen untuk memperbaiki kondisi yang terjadi dalam dua tahun terakhir tersebut. Adalah dengan menyiapkan perencanaan yang realistis dan bisa direalisasikan.

"Seperti tahun 2015 ada Rp 2,5 triliun yang enggak terbelanjakan. Itu artinya pemerintah secara umum harus menyediakan uang Rp 2,5 triliun namun kemudian uang itu enggak terserap. Ini menyebabkan terjadinya silpa. Namun untuk membiayai Rp 2,5 triliun itu kita terlanjur meng-issue utang. Itu yang sebabkan biaya untuk anggaran yang besar tapi enggak terserap itu memberi beban yang enggak baik bagi ekonnomi dan kredibilitas APBN," paparnya. (mkj/hns)

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3556490/sri-mulyani-ungkap-kesalahan-penarikan-utang-di-era-jokowi?_ga=2.5698549.731618393.1499847639-1092844636.1491829705