Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan sambutan dalam Dialog Kebijakan: Demografi Indonesia dan Masa Depan yang Diinginkan, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperbaiki mutu pendidikan pendidikan vokasi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan anggaran perbaikan mutu pendidikan vokasi sudah dianggarkan pada APBN 2017.

Hanya saja, kata dia, jumlahnya masih belum memadai. Bambang berjanji, anggaran perbaikan mutu pendidikan vokasi akan meningkat signifikan pada APBN 2018.

Meski demikian, Bambang tak menjelaskan secara spesifik besaran rencana anggaran tersebut.



"(perbaikan) Baik di infrastruktur, kualitasnya, pendidikan guru, maupun juga kurikulumnya," kata Bambang, dalam "Dialog Kebijakan: Demografi Indonesia dan Masa Depan yang Diinginkan", di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Pemerintah, lanjut dia, ingin menciptakan SMK yang benar-benar dapat mengantarkan lulusan-lulusannya untuk dapat diterima di lapangan kerja sesuai dengan kualifikasi.

Dia menjelaskan, satu-satunya problem SMK di kota-kota di Indonesia adalah kualitasnya. Bambang menjelaskan beberapa hal yang diduga menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan kejuruan.

"Sebagian besar gurunya tidak pernah terekspose atau dikatakan magang di perusahaan-perusahaan yang nantinya memakai lulusan tersebut, atau gurunya tidak terekspose dengan teknologi yang terbaru," kata Bambang.

Mantan Menteri Keuangan itu menjelaskan, teknologi yang masih digunakan para guru SMK kebanyakan bukan teknologi terkini. Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak lulusan SMK tidak kompeten.

Perusahaan, lanjut dia, ingin mendapat tenaga kerja dengan biaya seminimal mungkin. Artinya, perusahaan akan menghabiskan biaya lebih banyak.

Jika tenaga kerjanya tidak kompeten dan membutuhkan pelatihan atau training. Dengan demikian, perusahaan akan lebih senang merekrut lulusan pendidikan umum ketimbang vokasi.

"Akhirnya lulusan SMK kita sekarang tidak terserap di lapangan kerja, karena pendidikannya memang tidak sesuai. Nah inilah salah satu aspek yang ingin kami perbaiki ke depannya," kata Bambang.

Selain menciptakan calon tenaga kerja berkualitas, pemerintah juga harus dapat menciptakan enterpreneur muda. Nantinya wirausaha tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan merekrut tenaga kerja lainnya.

(Baca: Bappenas: Kualitas SMK di Indonesia Harus Ditingkatkan)

 



Penulis: Kurnia Sari Aziza

Editor: Aprillia Ika


http://bisniskeuangan.kompas.com/rea....kualitas.smk.





Tidak cuma soal teknologi, tapi soal spp itu loh.

ironis sih karena pada umumnya yang masuk smk itu golongan menengah ke bawah. jarang jarang menengah atas ke smk. ga bisa nguliahin anaknya jadi masuk smk biar bisa langsung kerja eh tapi pas di smk bayar juga

dan spp nya tergolong mahal pula.

akhirnya pada ga bisa bayar, sekolah mau ngeluarin murid yang mandek bayaranya ga enak, alhasil ngorbanin operasional dan jadinya pengajaran mandek.

sebenarnya bisa aja sih kita full gratis pendidikan(bahkan sampai kuliah) tak hanya sebatas uang spp tapi FULL (kalau ga ada korupsi anggaran ya)

ah ga akan kepikiran sama orang yang diatas atau orang terdahulu