Secara simbolis Fitri berikan dana bantuan kepada 20 LKM se-Kota Palembang dengan nilai Rp500 juta.

Palembang – Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda (Fitri) melaunching pelaksanaan kegiatan Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Kota Palembang 2017 di Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, Selasa (4/7).

Secara resmi Fitri melaunching NUSP-2 dengan memberikan simbolis dana dalam bentuk tabungan kepada masing-masig ketua lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) atau yang dulu lebih dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Fitri berharap melalui program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ini dapat diberdayakan oleh masyarakat di Kota Palembang untuk memperindah dan mempercantik lingkungannya. Sehingga nantinya Kota Palembang akan lebih dikenal lagi oleh daerah lainnya bahkan negara lainnya.

“Saya berharap kedepannya tidak ada lagi lingkungan yang kumuh di Kota Palembang. Dengan bantuan masyarakat saya yakin bahwa Kota Palembang akan menjadi kota yang indah, cantik, elok, aman dan lebih kenal bahkan dijadikan contoh oleh daerah lainnya,” ungkap Fitri seusai melaunching NUSP-2.

Selain itu, Fitri mengimbaukan kepada masyarakat di Kota Palembang agar dapat menjaga sarana dan pra sarana serta infrastruktur bahkan aset yang dimiliki oleh Kota Palembang. Maka dari itu pemerintah melibatkan LKM yang memang sudah ditunjuk oleh masyarakat untuk menyukseskan program tersebut.

“Yang saya titipkan kepada masyarakat Kota Palembang yang juga tidak kalah pentingnya yaitu untuk merawat dan menjaga apa yang sudah dibangun, sebab melalui aset tersebutlah kita dapat memberikan kenyamanan kepada anak dan cucu nantinya. Selain itu saya juga meminta kepada masyarakat untuk mengawasi apa yang dikerjakan oleh LKM tersebut, kalau ada yang melenceng segera laporkan,” katanya.

Sementara itu, Asisten Koordinator NUSP Palembang Agung Bahari menambahkan, sebelum mendapatkan dana bantuan tersebut, LKM ini menyusun rencana kerja masyarakat (RKM) yang difokuskan ke bidang persampahan, drainase dan jalan. Kemudian setelah dipelajari oleh pihaknya maka tersaringlah 20 LKM yang mendapat bantuan tersebut untuk dimanfaatkan sesuai yang diajukannya.

Agung menjelaskan, alasan mengutamakan tiga item tersebut karena kondisi infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan di Kota Palembang terutama di 20 kelurahan atau LKM tersebut dengan maksimal dana Rp500 juta per LKM. Dananya sendiri dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Maksimalnya setahun per LKM bisa mendapat dana untuk empat siklus dimana maksimal dananya mencapai Rp500 juta per siklusnya. Dan setiap siklus maksimal waktu pengerjaannya setahun atau hingga akhir tahun disaat dana itu dikukcurkan,” pungkasnya. (