JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Syamsuddin Haris mengaku heran dengan ngototnya pemerintah dan parpol penguasa yang mengusulkan presidential threshold sebesar 20-25% dalam RUU Pemilu. Menurut dia, penerapan presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019 tidak relevan dan berpotensi memunculkan calon tunggal.

"Bahkan 0% pun nggak relevan. Ngotonya pemerintah untuk mengusulkan 20-25% itu berpotensi memunculkan calon tunggal," kata Syamsuddin dalam acara diskusi RUU Pemilu Perludem di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).‎

Ia menerangkan pemungutan suara Pemilu 2019 berpotensi deadlock bilamana terjadi calon tunggal. Menurutnya, ia pernah memberi masukan terhadap ‎RUU Pemilu agar basis presidential threshold tak dicomot berdasarkan hasil perolehan suara legislatif.

"Saya pernah usul kalaupun partai dan pemerintah ngotot ambang batas, tapi ambang batas itu basisnya bukan hasil pemilihan legislatif. Dengan ambang batas basisnya Pileg itu merupakan kekonyolan. Sistemnya presidential, masak hasil Pileg mendikte Presiden?" pungkas dia.

Dalam acara ini, turut hadir Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dan Direktur Pusako Feri Amsari. (plt)