Jakarta - Tahun ini, pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik untuk 18 juta pelanggan PLN golongan 900 VA yang sudah mampu. Tujuannya agar subsidi tepat sasaran, benar-benar untuk orang miskin dan rentan miskin.

Tapi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah justru mengusulkan alokasi untuk subsidi listrik sebesar Rp 52 triliun, naik Rp 3 triliun dibanding 2017.

Tentu ini mengundang pertanyaan. Apalagi PLN mengaku terus melakukan efisiensi untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Logikanya, subsidi listrik harusnya turun.

Terkait kenaikan anggaran subsidi listrik pada 2018 ini, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menjelaskan sumber kenaikan adalah perubahan kurs dolar Amerika Serikat (AS) dalam asumsi RAPBN 2018. Kurs dolar AS pada tahun ini diasumsikan rata-rata Rp 13.500, sedangkan pada 2018 menjadi Rp 13.500-Rp 13.800.

"Dalam usulan yang diajukan, subsidi naik dari Rp 49 triliun jadi 52 triliun. Kalau diajukan Rp 52-56 triliun, itu karena kurs mata uang, kita ikut asumsi di APBN kurs dolar Rp 13.800, tahun ini Rp 13.500," kata Jonan saat ditemui di P2B Gandul, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Selain itu, kata Jonan, beban subsidi juga bertambah karena ada desa-desa terpencil yang baru mendapat listrik dari PLN pada tahun ini. Desa-desa tertinggal itu harus disubsidi. "Ada juga elektrifikasi baru di daerah-daerah terpencil," ujarnya.

Tapi Jonan menggarisbawahi, anggaran subsidi yang disediakan pemerintah belum tentu akan dihabiskan PLN. Bisa jadi dalam realisasinya, anggaran subsidi listrik yang terpakai tahun depan lebih rendah dibanding sekarang.

"Ada kemungkinan tidak dipakai semua. PLN sekarang tidak berlomba-lomba menghabiskan subsidi," tutupnya. (mca/wdl)


https://finance.detik.com/energi/d-3...bertambah-lagi