Jakarta - Kebijakan sekolah 8 jam sehari dari Senin hingga Jumat yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuai pro dan kontra. Muhadjir akan memberikan penjelasan ke Presiden Joko Widodo.

"Iya nanti kita klarifikasi. Iya, iya (ke presiden-red)," kata Muhadjir saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Muhadjir pun mengaku dirinya dipanggil oleh presiden mengenai kebijakan ini. "Ya harus (datang-red) dong. Saya kan pembantu," katanya.

Terkait kebijakan tersebut, Muhadjir mengatakan akan melakukan pembenahan. Dia mengatakan kebijakan ini baru bersifat teknis.

"Pasti akan kita benahi toh. Ini kan juknis (petunjuk teknis) juga, belum disusun. Tadi juga staf-staf dari Kemendikbud dengan Kemenag sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya," jelasnya.

Terkait dengan adanya permintaan agar kebijakan ini dilakukan bekerjasama dengan madrasah, Muhadjir mengatakan belum dapat mengakomodirnya.

"Belum lah, nanti pelan-pelan. sabar dulu. Tahun ajaran baru kan masih cukup lama," katanya.

Terkait program sekolah dari Senin hingga Jumat, Muhadjir menyebut hal itu diterapkan atas dasar beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

"5 Hari sekolah itu karena terkait dengan beban kerja guru. sebagai ASN itu ada inpresnya bahwa kerja PNS itu 5 hari. Ada perpres," katanya.