Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berjanji menerbitkan Kartu Jakarta Lansia (KJL). Namun, program itu belum dapat dipastikan masuk dalam APBD 2018.

Saat ini, tim sinkronisasi Anies-Sandi sedang berembuk dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk mengusulkan sejumlah program yang bisa ditampung dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018. RKPD 2018 itu yang menjadi induk penyusunan APBD 2018.

Ketua tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said mengatakan, pihaknya masih mengkaji dulu KJL. Pasalnya program itu belum memiliki dasar hukumnya, sehingga kemungkinan besar tak bisa diakomodasi dalam APBD 2018.

"Semua program yang sedang dibahas masih dalam persiapan. Tentu saja harus dikaji dasar hukumnya. Program yang sudah berjalan pun, jika secara landasan hukum dinilai berisiko, akan ditinjau ulang," kata Sudirman saat dihubungi wartawan, Senin 22 Mei 2017.

Sementara itu, anggota tim sinkronisasi bidang kesejahteraan rakyat, Edriana Noerdin mengungkapkan, program yang belum sejalan dengan program Pemprov DKI saat ini sementara dikesampingkan dulu. Tim sinkronisasi harus menyiapkan kekurangan yang diperlukan.

"Jadi pertama, yang tidak atau enggak klop itu ada yang mungkin kita butuhkan kebijakannya dulu. Regulasi seperti Pergub kah cantolannya atau Perda kah cantolannya. Jadi kita cari basis regulasi untuk mewadahi kegiatan tersebut. Itu yang masih menjadi masalah," ungkap Edriana.