Vonis Ahok, Strategi FPI, dan Bayang-Bayang Arab Spring

Selasa, 09/05/2017 09:54

Reporter: Prima Gumilang , CNN Indonesia

GNPF MUI akan terus melakukan perlawanan jika vonis Ahok tak dianggap adil bagi umat Islam. Sentimen agama dikhawatirkan menjadi pemicu konflik. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) tetap menggelar aksi pada sidang pembacaan putusan hakim atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka bahkan akan terus melanjutkan perlawanan jika vonis tidak sesuai harapan.Front Pembela Islam, salah satu organisasi yang tergabung dalam GNPF MUI menyatakan akan terus menuntut hukuman bagi Ahok semaksimal mungkin. Mereka tetap hakim memberikan vonis kepada Ahok sesuai pasal 156a KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. "Yang jelas kami punya langkah lagi jika Ahok tidak dihukum sesuai dengan hukum. Kami akan terus perjuangkan," kata Panglima Laskar FPI Maman Suryadi kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Selasa (9/5).Pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ahok penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa memilih pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan terhadap golongan, bukan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".Sementara Pasal 156a KUHP berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".Maman mengatakan, pihaknya yakin majelis hakim bisa memberikan vonis sesuai tuntutan massa aksi. Dia mengklaim aksi kali ini akan diikuti oleh seluruh elemen massa di bawah koordinasi GNPF MUI.
Aksi anti-Ahok yang menuntut majelis hakim untuk menghukum gubernur itu seberat-beratnya. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
"Kalau dalam undang-undang itu tuntutannya lima tahun bagi penista agama. Kami berharap tidak berkurang satu hari pun dari lima tahun itu. Saya melihat (putusan hakim) bisa sesuai dengan harapan, kalau tidak kami akan perjuangkan terus," ujarnya menegaskan.Di pihak yang sama, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang sejak awal tergabung dalam kelompok GNPF MUI menyatakan, Aksi Bela Islam yang digelar sejak Oktober 2016 menginginkan penegakan konstitusi atas penista agama. Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengatakan, penegakan konstitusi itu bukan sekadar menegakkan hukum, tapi juga memberikan hukuman yang adil."Kalau tidak dihukum seberatnya, tidak akan ada efek jera kepada masyarakat, mudah melakukan penistaan. kalau masyarakat sudah saling menistakan agama, ini akan mudah terjadi konflik horizontal, antaretnis, agama, SARA, ini menjadi peluang bagi hancurnya NKRI," kata Hisyam.Dia kecewa dengan tuntutan jaksa yang hanya memberikan hukuman satu tahun penjara. Hisyam menilai pemerintah telah bertindak sewenang-wenang dalam menangani perkara Ahok.
"Coba kalau jaksa menuntut yang benar, bukan satu tahun, tapi tuntut 5 tahun, selesai masalahnya, enggak akan ada aksi-aksi. Ini keras kepala, aparatnya otoriter, mentang-mentang pegang kekuasaan, termasuk kekuasaan hukum. Yang dilakukan, kriminalisasi saja terus," katanya.Hisyam berharap hakim dapat menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu sesuai pidana yang diatur dalam pasal penodaan agama. Dia mengingatkan agar hakim juga memperhitungkan kondisi sosial masyarakat dalam memutus perkara."Itu akan parah (jika vonis tak maksimal). Saya ingatkan, (aksi) itu akan merembet di seluruh kota, bukan di Jakarta saja. Ini soal agama umat golongan mayoritas. Kalau hakim hanya memutuskan yang dituntut jaksa, maka lebih besar aksinya," ujar Hisyam. Pendapat berbeda diutarakan pengamat politik Universitas Padjajaran Muradi. Dia menilai aksi berjilid menentang Ahok yang digelar kelompok GNPF MUI hingga sidang vonis hari ini mengkhawatirkan kondisi bangsa. Menurutnya, menguatnya sentimen agama di masyarakat menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Muradi menyebut fenomena Arab Spring yang meluluhlantakkan Timur Tengah harus menjadi pembelajaran serius bagi Indonesia. Dia menjelaskan, setahun sebelum Suriah luluh lantak, perasaan kebencian terhadap rezim yang busuk dan anti-agama terus digelorakan di masjid-masjid, hingga akhirnya Suriah hancur.
Aksi 313 pada Maret lalu yang menuntut agar Ahok segera dicopot dari jabatannya. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Jika hal itu dilakukan di Indonesia, kata Muradi, cepat atau lambat, hal yang sama juga akan terjadi di Indonesia.Arab Spring dikenal sebagai gerakan revolusi masyarakat yang bermula pada Desember 2010 di Tunisia, dan akhirnya terjadi di pelbagai negara macam Aljazair, Yordania dan Mesir. Tujuan gerakan itu adalah memprotes kepemimpinan pemimpin negara yang akhirnya tumbang macam Presiden Tunisia Ben Ali dan Presiden Mesir Husni Mubarak."Apa kita mau seperti itu? Kalau situasi itu dibiarkan, akan sama. Ini menjadi warning buat sebagian besar dari kita untuk melihat bahwa ini sebagai ancaman serius bagi kebangsaan," katanya. Muradi menduga, ada agenda lain yang lebih serius terhadap Indonesia, jika aksi masih saja berlanjut meskipun Ahok telah divonis hakim. Dia menyebut rangkaian aksi yang selama ini dilakukan bukan hanya sekadar menuntut Ahok dipenjara. "Ini kan tahapan-tahapan yang menurut saya jahat betul. Apa yang mereka cari? Ahok sudah kalah (Pilkada DKI). Ahok dihukum. Mau apa lagi? Pemerintah pusat yang sekarang yang akan mereka kejar. Kalau itu yang terjadi, alurnya mirip banget (Arab Spring)," katanya.Dia menilai, tahapan ini merupakan bagian dari perjuangan politik untuk menguasai Indonesia di pemerintahan. Pola yang sama, kata Muradi, pernah terjadi di Mesir ketika Muhammad Mursi naik tahta menjadi presiden.
Sejumlah koordinator Aksi 313 memimpin aksi unjuk rasa anti Ahok. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Saat itu semua aliran dalam Islam bersatu padu membangun perlawanan terhadap Presiden Mesir Husni Mubarak. Begitu Mubarak jatuh dari kekuasaannya, Mursi maju menggantikan posisinya dengan dukungan Ikhwanul Muslimin. Namun setahun kemudian Mursi juga dilengserkan dengan campur tangan militer."Bahasanya di sini PKS yang menang kemudian digulingkan sama militer. Karena militer di Mesir agak mirip di sini, tarik ulur dan sebagainya. Buat saya itu membahayakan politik nasional, keselamatan bangsa," kata Muradi."FPI itu hanyalah pion-pion saja sebenarnya dari skenario yang ingin mereka bangun," tambahnya. Saat dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayjen Wuryanto menolak berkomentar tentang situasi keamanan dan stabilitas negara saat ini."Oh itu, mohon maaf kawan saat ini TNI tidak mengomentari tentang ancaman dan situasi negara. Demikian terima kasih," kata Wuryanto dalam pesan singkatnya.
Vonis Ahok, Strategi FPI, dan Bayang-Bayang Arab Spring
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20170509093803-12-213367/vonis-ahok-strategi-fpi-dan-bayang-bayang-arab-spring/



analyst luar sering bgt bikin konklusi berdasar fakta common sense klo salafist itu proxynya western secular