TANDATANGAN DEKLARASI : Menristekdikti M Nasir menandatangani deklarasi antinarkoba, antiradikalisme, dan antiterorisme di Gedung Prof Wuryanto Unnes Gunungpati, Sabtu (6/5). Deklarasi itu diikuti ribuan mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi negeri serta swasta se-Jateng dan DIY.

SEMARANG – Rektor perguruan tinggi negeri dan swasta terancam sanksi dari Menristekdikti, jika ada mahasiswanya terindikasi bergabung dalam aksi radikal.

Dosen sebagai tenaga pengajar dalam hal ini juga harus bertanggung jawab terhadap mahasiswanya, apalagi jika ada tanda-tanda mengarah ke radikalisme.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir menegaskan hal itu kepada wartawan, setelah membuka Seminar Nasional ‘’Menghadirkan Kitab Kuning, Melawan Paham Radikal, Strategi Mencegah Radikalisme Berbasis Agama di Perguruan Tinggi’’, pada Sabtu (6/5), di Gedung Pascasarjana Undip Pleburan.

”Rektor sebagai penanggung jawab utama harus bisa mengontrol dan mendelegasikan tugas ke pejabat.

Potensi radikalisme bisa ada dan rektor yang kali pertama diberi sanksi jika itu terjadi,” ujar Nasir dalam kegiatan yang juga dihadiri anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding, Rektor Undip Prof Yos Yohan Utama, Koordinator FKPT Jateng KH Ahmad Badawi Basyir, perwakilan Polda Jateng, serta sejumlah anggota DPRD Jateng.

Menurut Nasir, mahasiswa sebagai penggerak ekonomi harus terus dibangun supaya bisa meningkatkan daya saing bangsa.

Satu hal yang patut digarisbawahi, semuanya supaya Indonesia berada dalam koridor benar, yaitu NKRI. Untuk mencegah radikalisme, kerja sama juga sudah dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan terus disosialisasikan.

Sangat Berbahaya

Saat menandatangani deklarasi antinarkoba, antiradikalisme, serta antiterorisme di tempat terpisah, di Kampus Unnes Gunungpati bersama pimpinan PTN, PTS, dan ribuan mahasiswa se-Jateng DIYkemarin pagi, Nasir pun menegaskan, belakangan ini fenomena radikalisme merebak di tanah air akibat arus globaisasi.

Dia tak ingin jika ada mahasiswa yang terjebak paham tersebut. Perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta harus bebas dari radikalisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius menyatakan paham radikalisme sudah menyusup ke sejumlah perguruan tinggi. Dia meminta rektor, dekan, dan dosen makin meningkatkan pengawasan pada aktivitas mahasiswa.

Paham radikalisme mudah masuk seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. ”Dulu baiat dilakukan secara fisik. Tapi, sekarang baiat sudah bisa online.

Kami minta mahasiswa juga ikut memperhatikan dan melaporkan, jika ada teman yang menunjukkan tanda mencurigakan seperti memisahkan diri dan membuat kelompok esklusif,” katanya.

Ketua Dewan Pembina Garda Bangsa Jateng KH Yusuf Chudlori menuturkan, kitab kuning bisa menjadi obat bagi maraknya radikalisme.

Saat ini begitu banyak gerakan yang mengatasnamakan Islam begitu gegap-gempita, khususnya dalam masyarakat perkotaan.

Peningkatan gairah keislaman ini, menurutnya, tidak boleh berbenturan dengan apa yang sudah ada di Indonesia, termasuk juga nilai-nilai kebangsaan.

”Kitab kuning bisa menjadi obat maraknya radikalisme, agar gairah keislaman yang muncul makin meningkat ini bisa membawa dampak positif,” kata pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini.

Sumur: http://berita.suaramerdeka.com/smcet...ksi-ke-rektor/

Jadi mahasiswa yang cerdas, yang mengajak NKRI terpecah belah acuhin aja...