Merdeka.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap melakukan sekuritisasi aset yang selalu diperintahkan Presiden Joko Widodo ke perusahaan pelat merah. PLN akan mensekuritisasi sejumlah aset pembangkitnya dan mengincar dana hingga Rp 10 triliun.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengatakan tidak bisa mengingat seluruh pembangkit yang akan dijual.Dia hanya ingat salah satu diantaranya ialah PLTU terbesar di ASEAN yakni PLTU Suralaya milik PT Indonesia Power yang merupakan anak usaha PLN.



"Pembangkitnya banyak sekali saya tidak hafal, pokoknya salah satunya Suralaya. Total dana sedang kita kaji. Tapi kita minta lebih kurang minimal Rp 5 triliun atau sampai Rp 10 triliun," ujarnya saat ditemui di Bogor, Jumat (28/4) malam.

Sofyan menambahkan PLN juga akan melakukan penerbitan surat utang untuk menambah likuditas perseroan. PLN mengincar dana USD 3 miliar dari penerbitan surat utang ini dengan tenor 10 tahun.

"Satu untuk mengganti yang jatuh tempo dan yang lain untuk transmisi," tutupnya.

Sebelumnya, sejumlah investor dalam negeri dan asing minat untuk menanamkan modalnya di BUMN dengan jaminan aset perusahaan pelat merah tersebut.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan, mengatakan investor dalam negeri salah satunya datang dari dana pensiun.

"Asing ada peminat tapi belum bisa disampaikan," ujarnya di Bogor

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu meminta untuk sekuritisasi aset dengan tujuan agar aset yang dimiliki BUMN bisa dijual pihak swasta. Nantinya dari hasi penjualan akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di daerah lainya.
Merespons hal tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku siap menjalankan sekuritisasi aset sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan.


BUMN yang siap melakukan sekuritisasi aset pada tahun ini. Dua perusahaan tersebut yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT PLN (Persero).

"Untuk sekuritisasi aset ada Jasa Marga dan PLN," kata Pontas dalam media Outing, di Wikasatrian, Bogor, Jumat (28/4/2017)
Pontas melanjutkan, aset Jasa Marga yang akan dijual kepada pihak swasta tersebut ada di beberapa ruas. Salah satunya adalah ruas tol milik Jasa Marga yang ada di dalam tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR)



"Jasa Marga ada di JORR yang minority (minoritas), mungkin antara Mei ke Juni. karena ada persiapan," jelasnya
Sementara itu, untuk aset PLN yang akan dijual, dirinya belum membeberkan secara lengkap terkait hal itu. Namun secara umum, Pontas mengatak akan ada penjualan aset pembangkit kepada pihak pengembang listrik swasta (Independent Power Plan/IPP).

"Aku denger sedikit-sedikit ya, sekuritisasi itu akan masuk kalau ada penggarapan yang lebih fix, PLN kan ini punya partner IPP," jelas Pontas
Pontas menambahkan, bahwa sekuritisasi aset akan dilakukan oleh BUMN sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Akan tetapa ada pertimbangan juga mengenai berapa besar potensi investor yang akan masuk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan BUMN untuk menjual proyek infrastrutktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta.

"Saya sudah perintahkan kepada BUMN, kalau sudah membangun jalan tol, sudah jadi, segera dijual," ujar Jokowi di dalam acara Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).





Jokowi menyebut pola bisnis tersebut dengan sekuritisasi. Pola itu dilakukan supaya BUMN mendapatkan dana segar untuk bisa membangun proyek infrastruktur lainnya dengan cepat.

Jokowi mencontohkan sebuah proyek tol yang menghabiskan Rp 10 triliun. Setelah proyek rampung, BUMN menjual jalan tol itu kepada swasta dengan harga yang lebih tinggi.
"Bangunnya Rp 10 triliun, jualnya Rp 30 triliun. Jadi bisa membangun lagi di tempat lain. Memang harus seperti itu," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, kepemilikan proyek infrastruktur adalah pola bisnis kuno.
"Dulu, BUMN kita itu senangnya memiliki. Kalau sudah bangun lalu jadi, harus dimiliki. Setiap bulan kita dapat income dari proyek itu. Itu sudah kuno," ujar Jokowi.