Jakarta, GATRAnews - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai keberadaan Fahri Hamzah di DPR sebagai preseden buruk dunia parlemen Indonesia. Terlebih pasca Fahri memimpin hak angket KPK untuk kasus e-KTP.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhani mengatakan, Fahri Hamzah memimpin sidang paripurna hak angket KPK dengan sewenang-wenang. Paripurna hak angket dilakukan pekan lalu. "Apa yang dilakukan saudara Fahri Hamzah memimpin sidang itu preseden buruk dalam proses pengambilan keputusan di DPR," ujar Fadli kepada awak media di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (3/5). Dalam paripurna itu, Fahri memaksakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu melalui keputusan politik di DPR. Perludem khawatir preseden itu akan kembali terulang di kemudian hari. "Bisa jadi ke depan kelompok yang mempunyai kekuasaan akan menggunakan orang yang mempunyai kekuasaan di politik untuk kepentingannya sendiri. Ini adalah preseden buruk," pungkasnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan kewenangan Fahri Hamzah dalam sidang paripurna hak angket KPK. Menurutnya, Fahri sudah tidak dianggap mewakili atau bagian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Di daerah pemilihan dia (Fahri Hamzah), pemilihnya berteriak untuk segera cabut mandat Fahri Hamzah. Dia juga sudah tak dianggap bagian dari PKS. Jadi apa tujuan dia begitu ngotot soal hal angket ini," ujar peneliti ICW, Donal Fariz.

Reporter: Abdul RozakEditor: Arief Prasetyo

Sumber : http://www.gatra.com/fokus-berita/26...emen-indonesia

---


- Pegiat Korupsi Laporkan Fahri Hamzah ke KPK