Tengah ramai dimana – mana, setelah perhelatan Pilkada DKI Jakarta usai beberapa hari yang lalu, masyarakat langsung heboh membicarakan realisasi janji – janji politik Anies – Sandi saat kampanye dulu, khususnya mengenai Program Rumah DP 0 Persen. Meskipun masih menang secara sementara melalui hasil Quick Count dan belum dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, masyarakat terlihat begitu antusias dan bersemangat sekali dalam menagih janji politik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Memang masih terngiang dalam ingatan kita, bagaimana optimisnya Anies – Sandi saat menjanjikan Program Rumah DP 0 Rupiah kepada calon pemilihnya. Masyarakat seakan akan mendapatkan kebahagiaan ketika mendapatkan rumah yang murah dan terjangkau, dan satu sisi, alasannya pasti ujung – ujungnya ya masalah kesejahteraan dan perbaikan hidup yang lebih baik lagi.

Namun, dibalik itu semua, tahukah anda bahwa masalah kesejahteraan tidak hanya bergantung pada janji rumah murah itu saja. Masyarakat harus sadar bahwa perilaku korupsi di kalangan pejabat saat ini seharusnya juga harus mendapatkan sorotan serius dari masyarakat, karena meskipun janji Rumah DP 0% dapat direalisasikan oleh Anies-Sandi, masyarakat tetap akan sengsara jika para pejabatnya tetap merajalela mencuri uang rakyat melalui korupsi.



Salah satu skandal korupsi terbesar yang masih minim perhatian publik pada saat ini adalah Mega Korupsi e-KTP, yang nyata – nyatanya telah merugikan Negara hingga mencapai Rp 2.3 Trilyun! Dan uang sebanyak itu, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, yang saat ini tengah menduduki jabatan – jabatan penting di pemerintahan, bukan ANDA!

Coba ANDA BAYANGKAN! Berapa banyak kerugian yang kita rasakan sebagai rakyat akibat perilaku MALING Besar – Besaran yang dilakukan oleh para pejabat kita melalui Proyek e-KTP? Tak hanya dari aspek material saja, bahkan dalam sejarah Republik ini berdiri, baru kali inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Rakyat kesulitan untuk Mengurus Kartu IDENTITASNYA sendiri sebagai Rakyat Indonesia.

Miris? Memang Iya! Tapi apakah kita semua sadar dan banyak yang bersuara dengan KEJAHATAN ini? Nyatanya, kita lebih fokus pada Riuh Pilkada DKI Jakarta yang sebenarnya begitu – begitu saja, dibandingkan fokus untuk MENYELAMATKAN uang senilai Rp 2.3 Trilyun yang saat ini sedang menjadi Bancakan Korupsi berjamaah di kalangan pejabat di Indonesia.



Lho kemana duitnya? Pemeriksaan para penyidik KPK menunjukkan Setya Novanto saat menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar menikmati uang sebesar Rp.574,2 miliar, WOW!. Satu lagi penerima uang haram proyek e-KTP adalah Anas Urbaningrum yang juga mendapat uang sebesar Rp.574,2 miliar. Itu baru dua orang, Mendagri era SBY Gamawan Fauzi juga dapat kecipratan uang sebesar US$ 4,5 juta. Para anggota DPR juga menerima uang e-KTP, detilnya bisa dibaca di linimasa twitter dengan #BancakanEKTP yang sempat trending sesaat setelah Setya Novanto dan Anas Urbaningrum diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP. Pokoknya total Rp 2,3 triliun habis dibagi-bagi!!

Coba bandingkan dengan DP 0 % Anies dan Sandi? Nah, kalau janji rumah Rp 350 juta akan dibebaskan dari dari DP, maka kalau uang jarahan e-KTP sebesar Rp 2,3 tiliun dikonversi jadi rumah akan dapat berapa? Rp 2.3 triliun = 6572 unit rumah. Atau jika harga rumah dinaikan menjadi Rp 560 juta per unit, maka uang Rp 2,3 triliun itu dapat digunakan untuk membangun 4464 unit rumah. Nah, kalau saja para kepala daerah bisa mendapat uang sebesar itu pembangunan yang untung siapa?, ya tentunya masyarakat juga. Uang sebesar Rp 2,3 triliun ini setara dengan APBD Provinsi Kalimatan Utara atau APBD Kota Padang yang juga sebesar Rp 2,3 triliun.



Kegarangan KPK ini belum maksimal karena korupsi uang sebesar itu sejauh ini baru menjerat tiga orang yakni, Irman dan Sugiharto, dua orang mantan anak buah Gamawan Fauzi dan Andi Narogong, seorang pengusaha yang disebut sebagai orang kepercayaan Setya Novanto dalam proyek e-KTP. Peran Andi Narogong itu bukan sembarangan, dialah yang menjadi aktor utama yang membagikan besaran uang e-KTP.

Andi Narogong membentuk Tim Fatmawati yang menentukan besaran biaya proyek e-KTP, berapa yang akan dibagi-bagi dan siapa pelaksana proyek e-KTP. Keponakan Setya Novanto, Irvan Hendro, disebut-sebut terlibat dalam proyek e-KTP. Bancakan habis-habisan ini masih menyisakan PR besar bagi KPK. Ketua DPR telah dicekal, dan DPR pun bereaksi memprotes pencekalan tersebut, serta mengancam akan menggelar hak Angket untuk menekan KPK agar membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani, anggota DPR dari Fraksi Hanura yang berperan sebagai pembagi uang untuk para anggota Komisi II DPR RI.

Drama politik kasus ini akan lebih banyak lagi, kita dukung keteguhan KPK untuk melawan para pencoleng uang rakyat. Bongkar habis kasus e-KTP!!