Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Itu hak prerogatif presiden, jadi tentu tergantung dari cara penilaian presiden," ujarnya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4/2017)

Jusuf Kalla menjelaskan adapun kementerian yang dinilai memiliki kinerja yang kurang baik, hal itu merupakan urusan pemerintah yang dapat menilai kinerja kementerian di bawahnya.

Sebelumnya, isu perombakan kabinet kembali memanas.

Sinyal datang langsung dari Presiden Joko Widodo, Sabtu (22/4/2017).

Ada peringatan keras kepada menteri yang tak bisa memenuhi target kerja bakal digeser atau dicopot.

Namun, benarkah kinerja jadi satu-satunya alasan perombakan kabinet?

Yang jelas, dalam pernyataanya, ia mengkritik Menteri Agraria dan Tata Ruang, terkait sertifikasi tanah.

"Sekarang ini, ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan baru 46 juta. Artinya masih 60 persen lebih bidang tanah yang belum disertifikatkan," terangnya.

Jokowi mengingatkan seluruh menterinya harus menyelesaikan targetnya.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, bisa yang lain-lainnya," kata Jokowi.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...laian-presiden

---

Baca Juga :

- Politikus Golkar: Kalau Jokowi Anggap Menteri Tak Capai Target, Ganti Saja

- Wakil Ketua Umum Gerindra Bantah Isu Jabat Menteri Pertanian

- Isu Reshuffle Kabinet, PKS: Kalau Bongkar Pasang Terus Kapan Fokus Kerjanya