TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat menerima apa pun hasil penghitungan suara dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Jangan sampai ada tindakan anarkistis oleh pendukung pasangan calon yang kalah.

Untuk itu Kapolri meminta masyarakat menempuh jalur yang diatur dalam undang-undang, yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada penyimpangan, ada mekanisme lagi yaitu gugatan ke MK. Jadi kita ikuti aturan hukum yang berlaku," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Tito memastikan Polri dan TNI netral dalam Pilkada DKI Jakarta besok.

Petugas akan mengawal proses demokrasi dan mengantisipasi tidak ada kecurangan yang terjadi.

"TNI dan Polri akan menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan " kata Tito.

Tito menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat untuk hari pencoblosan besok.

Pertama, ia meminta tidak ada mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara di Jakarta.

Menurut dia, tugas mengawasi TPS sudah merupakan tanggung jawab pengawas pemilu dan aparat yang ditempatkan di sana.

"Kalau memang untuk memantau pemilu ini sudah ada mekanisme pemantauan. Ada saksi, Bawaslu, ada pemantau independen," kata Tito.

Tito khawatir massa yang dimobilisasi itu dapat membuat masyarakat lain terintimidasi baik secara fisik maupun psikis.

Jika hal itu terjadi, maka Polri dan TNI akan melakukan tindak tegas.

Hal itu semata untuk melindungi hak politik masyarakat.

Selain itu, Kapolri meminta masyarakat tidak menjadikan hasil survei sebagai acuan penentuan pemenang.

"Nanti kita andalkan saja mekanisme penghitungan suara yang sah dari instansi yang berwenang, yaitu KPU," kata Tito.(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolit...ntuan-pemenang

---

Baca Juga :

- Djarot dan Anies Tak Hadiri Deklarasi Damai Pilkada Polda Metro Jaya

- 4.260 Anggota Gabungan Diterjunkan untuk Amankan 2130 TPS di Jakarta Utara

- Akun Twitter-nya Dikloning, Ini Kekhawatiran Rachel Maryam sebagai Jubir Tim Pemenangan Anies-Sandi