Guru swasta se-DKI dukung Ahok-Djarot. ©2017 Merdeka.com/ronald

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakartanomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama hanya tertawa saat dikonfirmasi atas pernyataan Anies Baswedan. Pesaingnya itu menilai Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan keterbukaan informasi pemerintahan atau open governance.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, pihaknya telah menerapkan sistem open governance sejak memimpin Pemprov DKI Jakarta. Sehingga dia bingung jika sistemnya tersebut masih belum diakui oleh pasangan Sandiaga Salahuddin Uno itu.

"Kalau yang kami lakukan bukan open governance, aku nggak tahu lagi open governance kaya gimana?" katanya sambil tertawa di Kalijodo, Jakarta Utara, Minggu (26/3).

Sebelumnya, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dikonfirmasi pernyataan pesaingnya, Anies Baswedan. Karena, Anies menuding Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini belum pemerintahan terbuka.

Djarot mengatakan, sistem open governance telah diterapkan dirinya bersama dengan pendampingnya Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, dia menduga, Anies belum mengetahui kemajuan di ibukota.

"Itu sudah dari dulu. Kita sudah open banget, bahkan open data kita supaya bisa diketahui. Mungkin Pak Anies baru tahu," katanya di Yayasan Pondok Pesantren Alwathoniyah, Klender, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (26/3).

Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, segala sesuatu yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta telah terkomputerisasi. Bahkan, dia sempat berkelakar untuk mengundang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta.

"Makanya sekali waktu mungkin Pak Anies perlu lah diundang ke Balai Kota agar bisa lihat Jakarta Smart City, bagaimana proses e-budgeting kita, e-planing kita, e-musrenbang kita," terangnya.

Djarot mengatakan, saat ini masyarakat ibukota sudah dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. " Itu bisa diketahui semua orang tahu dengan menggunakan teknologi informasi dan aplikasi," tutupnya.

Sebelumnya, Cagub DKI nomor urut tiga Anies Baswedan, mengungkapkan keinginannya agar sistem open governance bisa diterapkan di DKI Jakarta. Dia mengkritik saat ini masyarakat belum dilibatkan dalam pembangunan. 

"Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pakai," ujar Anies di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3). 

Anies berharap dengan open governance, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke tingkat kelurahan akan diketahui warga. Dia berjanji akan mempermudah akses agar warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI.

Sumber: https://m.merdeka.com/jakarta/ahok-k...overnance.html