FAJARONLINE.COM Dari tiga tokoh Sulsel yang disebut sebagai salah satu penerima dana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), baru satu yang bersuara.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil LinrungMENANTANG pihak yang menyebut namanya untuk melakukan sumpah mubahalah.

"Bersumpah atas nama Allah subhanahu wata'ala bahwa memang saya sama sekali tidak terkait dengan kasus KTP elektronik," ujarnya kepada FAJAR di Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Dalam Islam, sumpah mubahalah adalah saling melaknat atau saling mendoakan agar laknat Allah dijatuhkan kepada orang yang zalim atau berbohong di antara mereka yang berselisih. Jika sumpah pocong hanya melibatkan satu orang yang tertuduh, mubahalah kedua belah pihak.

"Jika saya menerima uang yang disebutkan itu, DALAM JUMLAH BERAPAPUN maka laknat Allah subhanahu wata'ala atas diri saya. Dan jika saya benar tidak menerima, maka yang menuduh, yang memfitnah, dan mempercayai fitnah tersebut ditimpa laknat Allah subhanahu wata'ala di dunia dan akhirat," imbuh pria asal Pangkep itu.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang perdana untuk terdakwa Sugiharto dan Irman, Kamis, 9 Maret, Tamsil disebutkan menerima aliran dana sebesar USD700 ribu. Ia dikait-kaitkan dengan posisinya sebagai wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat proyek ini mulai berjalan.

Namun, Ketua Kerjasama Parlemen Indonesia-Arab Saudi ini menyebutnya sebagai fitnah. "Saya siap dikonfrontasi dengan orang atau siapa pun itu yang mengaku memberikan uang," kata Tamsil.

Tamsil juga membantah dirinya terlibat dalam pembahasan penyalagunaan proyek KTP-el tersebut. Menurutnya, semua pembahasan yang diikutinya adalah proses resmi. Bukan untuk menyusun rencana busuk untuk menikmati uang korupsi.

"Saya berani garansi jika saya tidak pernah terlibat membahas KTP elektronik ini di luar rapat-rapat resmi DPR," pungkasnya. Seperti disinyalir, bagi-bagi dana KTP elektronik dilakukan di luar rapat resmi. Seperti beredar di media, ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung DPR RI.

Dakwaan JPU KPK memang cukup mengemparkan. Nama-nama elite seperti Setya Novanto (Setnov) juga disebutkan menerima aliran dana. Setnov pun dalam berbagai kesempatan menyampaikan bantahan.

Dari Sulsel, selain Tamsil, dua nama lagi juga disebutkan menerima aliran dana. Politikus Golkar, Markus Nari disebutkan menerima dana sebesar Rp4 miliar dan USD13 ribu. Markus sudah pernah diperiksa KPK terkait kasus ini. Ketika itu, ia diperiksa masih sebagai saksi.

Markus sendiri sejauh ini belum menyampaikan klarifikasi. Ia memilih bungkam. Setiap dihubungi, nomor teleponnya masih tetap terhubung. Namun tidak diresponsnya.

Lalu ada juga nama mantan Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hapsah. Politikus asal Sulsel yang sudah tidak terpilih lagi tersebut disebut-sebut menerima aliran dana sebesar USD100 ribu. Sama dengan Markus, Jafar juga masih diam. (iad)

http://fajaronline.com/2017/03/11/di...mpah-mubahalah





Sadisnya PENGADILAN OPINI. HAJAR DULU, cari bukti dan fakta menyusul. Yang penting rating naik.