Jakarta - Presiden Jokowi menilai demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Apa tanggapan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab?

Presiden Jokowi menyampaikan kegundahannya itu dalam pidato politiknya di pelantikan pengurus Hanura di SICC Sentul, Rabu (22/2/2017). Nah kebetulan Imam Besar FPI Habib Rizieq yang juga Dewan Pembina GNPF MUI tengah meninjau lokasi banjir di Pasar Minggu pun ditanyakan soal statement Presiden Jokowi tersebut. Apa jawabannya?

"Ini hari saya lagi nggak pengin bicara politik ya. Ini lagi kemanusiaan," jawab Habib Rizieq saat ditanya wartawan terkait isu hangat tersebut.

Dalam kesempatan ini, Habib Rizieq Syihab juga menyerukan agar energi umat jangan hanya dihabiskan untuk demonstrasi saja. Namun kebangkitan umat itu harus pula digerakkan untuk membangun ekonomi umat dan membantu sesama.

"Kita tahu aksi bela Islam 1, 2 dan seterusnya ini semangat kebangkitan, kesadaran umat luar biasa. Kalau semangat kebangkitan ini hanya digunakan untuk demo saja mubazir. Karena kebersamaan ini juga harus membangun ekonomi, saling gotong royong, saling bantu seperti kondisi saat ini," ujar Rizieq dalam sambutannya di Masjid Nurul Ihsan, Jalan Kemuning Dalam 1, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2017).

Sebelumnya Presiden Jokowi menilai demokrasi di Indonesia sudah kebablasan dan membuka peluang munculnya artikulasi politik yang ekstrim. "Banyak yang bertanya kepada saya apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan. Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan," kata Jokowi dalam pidato politiknya di acara pelantikan pengurus DPP Hanura di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (22/2/2017).

Menurut Jokowi, praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya.

"Serta ajaran yang lain yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila," kata Jokowi.

"Penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti yang kita lihat akhir-akhir ini seperti politisasi SARA, ini harus kita ingatkan kita hindari," kata Jokowi.