Jakarta, GATRAnews - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan menanggapi manuver sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta yang memboikot kerja dengan eksekutif. Boikot tersebut digawangi Fraksi Gerindra, PPP, PKS dan PKB.

Boikot dimulai sejak Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Senin (13/2) pekan lalu, usai cuti panjang kampanye Pilkada DKI 2017. Empat fraksi mempertanyakan kepastian status Ahok yang kembali menjabat padahal telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. "Santai saja. Kamu lebih baik ngomong sama DPRD saja," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/2).Salah satu partai pendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta, Hanura, berang dengan aksi boikot tersebut. Menurut Hanura, Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Muhammad 'Ongen' Sangaji mengatakan, boikot itu merugikan warga dan menghambat pembangunan di Ibu Kota. Ongen menyebut manuver Gerindra, PPP, PKB dan PKS itu sangat tidak elok. "Menurut saya ini sangat tidak elok. Mendagri secara gamblang mengatakan bahwa kita punya aturan. Kalau Pak Ahok dituntut 5 tahun (diberhentikan)," pungkas Ongen.

Reporter: Abdul RozakEditor: Arief Prasetyo

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabod...rd-dki-jakarta

---


- DPRD Bantah Boikot Ahok Berkaitan dengan Hak Angket