Pemerintah Amerika Serikat menyiapkan kebijakan baru untuk menjamin keamanan negaranya. Para pendatang diminta menyerahkan password Facebook atau media sosial lainnya.

Setidaknya begitu usulan Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, John Kelly. Ia mengajukan wacana ini dalam diskusi soal kebijakan anti-imigran yang dicanangkan Presiden Donald Trump.

"Kami ingin mendapatkan media sosial mereka (pendatang) beserta password-nya. Jika mereka tak kooperatif, maka jangan datang (ke Amerika Serikat)," kata Kelly, sebagaimana dilaporkan TechCrunch dan dihimpun KompasTekno, Minggu (12/2/2017).

Aturan ini secara spesifik ditujukan bagi pendatang yang berasal dari tujuh negara mayoritas Muslim yang sudah disebut-sebut oleh Trump. Ketujuhnya adalah Irak, Iran, Suria, Yemen, Somalia, Sudan, dan Libia.

Sebelumnya, Trump mengatakan imigran dan warga dari tujuh negara tersebut sama sekali tak boleh masuk ke Amerika Serikat. Rencana itu kemudian mendapat kecaman dari berbagai pihak, sehingga membuka kembali ruang diskusi di internal pemerintahan.

Menurut Kelly, ketika seseorang mengatakan asal-usul dan pekerjaannya, maka ucapan itu perlu dibuktikan. Komunikasi dan kebiasaan di media sosial dianggap bisa dipercaya, sehingga pemerintah harus bisa mengaksesnya.

Usulan dari Kelly sendiri belum bersifat final. Masukan dari berbagai pihak masih disaring untuk diimplementasikan sebagai mekanisme kebijakan.

Diketahui, penggunaan media sosial dalam proses verifikasi bukanlah hal baru. Pemerintahan Obama pun beberapa kali meminta akun media sosial tertentu untuk kasus khusus. Namun, tak pernah ada wacana soal permintaan password media sosial secara massal.

Sawah

Ternyata soal aiti mamarika kalah dengan anak² mari.
Dimari gak perlu repot² minta paspot imel, pesbuk, ketuwiran, dan medsos lainnya udah bisa buka ndiri.
Ya gak bray?