Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

vergil3291Avatar border
TS
vergil3291
Komisi Hukum: Kasus Patrialis PengaruhiRUU Jabatan Hakim
TEMPO.CO,Jakarta- Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat SyaifulBahri Ruray mengatakan tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar bakal berpengaruh pada pembahasan Rancangan Undang-Undangtentang Jabatan Hakim. Ini berkaitan dengan latar belakang Patrialis yang pernah berkarier sebagai politikus.




Latar belakang politik pun menjadi sorotan. Menurut Syaiful, seorang hakim konstitusi harus memahami hukum, menjadi intelektual sepanjang kariernya, dan harus menjadi negarawan. "Dia harusmenulis dan dia harus membaca referensi terbaik tentang hukum. Kalau hakim tidak menguasai itu, akan memengaruhi kualitas keputusan," ujar dia.




Ia pun menyarankan agar mekanisme perekrutan hakim dibuat secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. "Kalau pola rekrutmendibuat terpadu, saya kira, latar belakang tidak jadi soal. Tapi karakter sangat mempengaruhi," ujar dia.



Sebelum jeratan hukum terhadap Patrialis, pada 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar juga terbukti menerima suap atas sengketa Pemilihan Kepala Daerah Banten. Akil, yang juga pernah menjadi politikus Senayan dari Partai Golkar tersebut, dijatuhi vonis seumur hidup.Hampir empat tahun berselang, KPK mencokok Patrialis, yang juga pernah menjadi politikus dari Partai Amanat Nasional. KPK mencokok Patrialis atas dugaan suap perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.




Syaiful, yang juga politikus Partai Golkar, menyatakan tidak setuju apabila jabatan hakim diisi bekas politikus. "Kalau politisi ya politisi saja. Kecuali, kalau politisi itu memiliki bekground hukum yang kuat, diamenulis, dia intelektual," ujar Syaiful.




https://m.tempo.co/read/news/2017/01/28/063840723/komisi-hukum-kasus-patrialis-pengaruhi-ruu-jabatan-hakim?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3326572624








Syaiful, yang juga politikus Partai Golkar, menyatakan tidak setuju apabila jabatan hakim diisi bekas politikus. "Kalau politisi ya politisi saja. Kecuali, kalau politisi itu memiliki bekground hukum yang kuat, diamenulis, dia intelektual," ujar Syaiful.


setuju om emoticon-Shakehand2
0
740
3
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671KThread40.9KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.