Jakarta – Untuk memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, segala cara dilakukan, bahkan sebelumnya beredar adanya ajakan untuk mengikuti tour gratis ketika akan dilaksanakan pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 nanti.

Kini kembali muncul daftar nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, yang justru tidak ada di dalam daftar Kartu Keluarga mereka.

Hal ini terungkap ketika akun milik Muhammad Fertiaz yang memposting keheranannya ketika beberapa nama muncul dalam DPT yang memiliki alamat yang sama dengan alamatnya sesuai dengan KK.

“Temans, jika menemukan DPT untuk Pilkada DKI 2017 seperti foto berikut apa yg perlu dilakukan? Di rumah Saya hanya ada 2 org (Muhammad Fertiaz dan Rifchma) sesuai KK dan KTP DKI Jakarta tetapi mengapa jadi ada 6 orang siluman tambahan dgn alamat yg sama dgn nama yg sangat tidak saya kenal seperti Hosen, Stephanie, Frenki, Kiki, Danny, Ruthsari. Tlng cek ulang DPT anda…” tulis Muhammad Fertiaz.

Menurut Abdullah Kelrey persoalan DPT siluman ini sebenarnya sudah bisa ditengarai siapa yang melakukannya, karena berdasarkan pengalaman kejadian ketika Teman Ahok mengumpulkan fotokopi KTP untuk mendukung Ahok dari jalur Independen.

“Ketika Kompas TV dan teman Ahok mengecek nama pemilik KTP di alamat yang tertera, ternyata pemilik rumah tidak mengenal nama tersebut, bahkan sampai dua kali kejadiannya,” ujar Dullah yang juga srbagai Ketua Indonesian Youth Solidarity.

Maka tidaklah mengherankan jika persoalan ini kembali timbul namun dengan versi yang berbeda namun masih dengan bentuk yang sama, pemilik alamat jelas tidak mengenal nama orang yang berada dalam nomor KK dan alamat KTP yang seharusnya berada dalam daftar KK mereka.

“Apalagi kasus Ahok dan Djarot yang mencoba berkampanye langsung dengan warga, ternyata selain ditolak, juga tidak ada warga yang menyambut,” ujar Dullah.

Maka wajarlah jika Muhammad Fertiaz meminga kepada warga DKI untuk kembali memeriksa DPT agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

“Bawaslu DKI dan KPUD DKI harus kembali mengecek kebenaran hal ini, dan pemilik alamat bisa melaporkan hal ini ke Bawaslu, namun apabila tidak diindahkan bisa dilaporkan ke polisi,” ujar Dullah.