KPK Sita Rp 3 Miliar di Kamar Anak Bupati Klaten

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp 3,2 miliar saat menggeledah rumah dinas Bupati Klaten, Sri Hartini. Diduga uang ini terkait dengan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten yang menjerat Hartini sebagai tersangka.
Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, dalam penggeledahan di rumah dinas Bupati Klaten pada Minggu (1/1), tim penyidik menyita uang senilai Rp 3 miliar dari lemari yang berada di kamar Andy Purnomo, anak Hartini yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten. Sementara Rp 200 juta disita dari lemari di kamar Hartini.
"Pada Minggu 1 Januari 2017, KPK menggeledah rumah dinas Bupati (Klaten), di kamar yang diduga disinggahi anak Bupati, ditemukan uang Rp 3 miliar. Kedua di lemari Bupati ditemukan Rp 200 juta," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/1) malam.
Febri menjelaskan, tak hanya rumah dinas Bupati Klaten, dalam penggeledahan pada Minggu (1/1) itu, pihaknya turut menggeledah rumah pribadi Hartini, dan rumah salah satu ajudan Hartini. Sementara pada Senin (2/1), tim penyidik menggeledah kantor Bupati, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kantor Inspektorat. Dalam penggeledahan di sejumlah lokasi ini, tim penyidik juga turut menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik lainnya.
Febri mengatakan, pihaknya sedang mendalami kaitan uang dan dokumen yang disita dengan kasus dugaan perdagangan jabatan di lingkungan Pemkab Klaten yang turut menjerat Kasie SMP Disdik Klaten, Suramlan. Termasuk mendalami kaitan Andy Purnomo yang di lemarinya menyimpan uang Rp 3 miliar terkait kasus ini.
"Kami terus mendalami tentu saja kaitan dengan uang tersebut. Uang temuan tersebut yang kemudian disita bersama sejumlah dokumen terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK saat ini," katanya.
Uang yang disita dari penggeledahan ini nilainya lebih besar ketimbang uang yang disita saat menangkap Hartini pada Jumat (30/12) lalu yang mengamankan Rp 2 miliar. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya keterlibatan pihak lain selain Hartini dan Suramlan sebagai tersangka. Diungkapkan Febri, sejauh ini, pihaknya meyakini terdapat pihak lain yang memberikan suap kepada Hartini untuk mendapat jabatan.
"Kita dalami lebih lanjut karena proses penyidikan ini indikasi kuat kita dapatkan memang sumber dana tidak berasal hanya dari satu atau dua orang saja jumlah uang ditemukan cukup banyak mulai dari OTT sekitar Rp 2 miliar pada dua kardus dan kemudian Rp 3 miliar ditemukan di lemari kamar itu. Jadi ada indikasi memang pemberinya lebih dari satu atau dua itu kita dalami lbh lanjut," katanya.


Tak hanya pihak pemberi, KPK juga menduga terdapat pihak lain yang turut menerima suap untuk memuluskan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Disinggung mengenai hal ini, Febri memastikan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini dan mengusut keterlibatan pihak lain.
"Kami akan lihat lebih jauh dari informasi-informasi yang ada, sejauh mana kemudian kegiatan-kegiatan penyidikan ini bisa berkembang baik pada pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat ataupun ruang lingkup perkaranya," katanya.
Untuk mengusut kasus ini, Febri mengungkapkan, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi secara maraton. Setidaknya terdapat sekitar 40 saksi yang diperiksa selama dua hari terakhir ini.
"Selama 2 hari dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi secara maraton ada sekitar 40 saksi yang diperiksa. Sebagian dari saksi, sejauh ini dari informasi yang kami terima tersedia membuka informasi-informasi terkait dengan kebutuhan penyidikan yang dilakukan," katanya.
Dikatakan Febri, penyidik terkadang tidak memeriksa secara langsung pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun, puluhan saksi yang telah diperiksa ini diduga memiliki kaitan dengan perdagangan jabatan di Klaten.
"Terkadang penyidik tidak langsung memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat tapi perlu bukti cukup terlebih dulu atau informasi-informasi awal. Beberapa saksi memang diduga punya kaitan dengan penyidikan ini apakah kaitan yaitu pihak-pihak yang diduga ikut memberi atau ikut juga dimintai uang terkait dengan proses pengisian Jabatan itu," ungkapnya.


http://m.beritasatu.com/hukum/407829...ti-klaten.html