Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, untuk menjalani pemeriksaan soal kasus dugaan suap terhadap Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

"Yang bersangkutan [Ken Dwijugiasteadi] akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS [Handang Soekarno]," kata Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, Kamis (5/1). Selain Ken, penyidik KPK juga memanggil Ramapanicker Rajamohanan Nair untuk kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi tersangka Handang.Dalam kasus ini, KPK menetapkan Handang selaku Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat‎ Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak sebagai tersangka karena tertangkap tangan menerima suap sejumlah US$ 148.500 atau setara Rp 1,9 milyar dari Presiden Direktur PT EK Prima ‎Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair, agar menghapus tagihan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 milyar.Uang sejumlah Rp 1,9 milyar itu merupakan pemberian pertama dari Rp 6 milyar yang telah disepakati untuk menghapus utang pajak sejumlah Rp 78 milyar tersebut.Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin malam (21/11), di Springhill Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada operasi itu, KPK mengamankan sejumlah pihak lainnya dan menyita uang sejumlah US$ 148.500.KPK menyangka Handang melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.Sedangkan terhadap Rajesh, KPK menyangkakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Reporter: Iwan Sutiawan

Sumber : http://www.gatra.com/hukum/237344-kp...ghapusan-pajak

---


- KPK: Utang Pajak PT EK Prima Rp 78 M Merupakan Akumulasi