Dalam demo 411 maupun 212, pesertanya mengibarkan bendera merah putih. Mereka secara verbal menyatakan kecintaan dan komitmen kepada NKRI. Apakah ini pernyataan jujur, atau pura-pura saja demi keamanan? Apakah mereka tidak sadar bahwa sikap mereka saling bertentangan satu sama lain?

Mereka ini adalah orang-orang yang mengharamkan pemimpin non-muslim. Polemik soal inilah yang kemudian menjalar menjadi tuduhan penodaan terhadap Islam dan Quran yang mereka tuduhkan. Kalau kita baca artikel-artikel yang ditulis oleh orang-orang yang setuju pada pandangan ini, ayat yang berbunyi senada sangat banyak.

Prinsipnya tidak hanya melarang memilih pemimpin, tapi juga menjadikan mereka sekutu, teman dekat, serta berhubungan akrab dengan mereka. Muslim juga dilarang patuh pada mereka, dan memberi jalan untuk mereka.

Bisakah Anda bayangkan bagaimana wujudnya bila ajaran itu diterapkan. Muslim tidak boleh memilih presiden dari kalangan non-muslim. Gubernur pun tentu tidak boleh. Bupati dan walikota juga. Camat dan lurah juga.

Oh, kalau camat dan lurah kan tidak dipilih, dalih mereka. Iya, tidak dipilih, tapi mesti dipatuhi, bukan? Faktanya, orang-orang muslim itu menolak ketika Jokowi mengangkat Susan Jasmine menjadi lurah. Masih ingat?

Satu hal penting adalah, non muslim tidak boleh jadi tentara. Mustahil. Apalagi sampai jadi panglima. Mereka sering menjadikan cerita Umar bin Khattab yang menolak seorang ahli keuangan, karena ia Nasrani. Dasarnya adalah ayat tadi, Al-Maidah 51. Nah, kalau posisi sebagai pencatat dalam urusan keuangan saja tidak boleh, bagaimana mungkin non muslim bisa jadi tentara?

Bagaimana dengan di perusahaan. Nah, ini lucu. Kalau soal ini sikap mereka sedikit kendor. Pimpinan perusahaan tidak termasuk pemimpin, kata mereka. Kocak bukan? Bagaimana kita bisa mengatakan pemilik dan pemimpin perusahaan adalah bukan pemimpin?

Lagi-lagi kita uji dengan sikap Umar tadi. Menjadikan non muslim sebagai bawahan dalam posisi penting saja tidak boleh, kok. Apalagi menjadikan mereka sebagai atasan. Lagipula, ayat-ayatnya kan melarang menjadikan mereka teman dekat.

Kenapa mereka kendor? Karena banyak dari mereka ini bekerja dan cari makan di perusahaan yang pemiliknya non muslim. Tionghoa yang mereka maki-maki, sedihnya, adalah bos atau pemilik perusahaan tempat mereka bekeerja dan cari makan. Sebagian di antara mereka bahkan adalah karyawan bank atau lembaga keuangan yang beroperasi berbasis riba. Kalau sudah menyangkut perut dan periuk nasi, mereka memang bisa kompromi.

Nah, mungkinkah NKRI akan tegak bila sikap-sikap itu dipraktekkan secara konsekuen. Tidak ada pemimpin non muslim. Hanya muslim yang boleh jadi pemimpin. Tidak boleh ada gunernur, bupati, walikota, kepala dinas, kepala kantor, kepala bidang, semua jenis kepala. Tidak ada tentara dan polisi non muslim.

Tidak mungkin. NKRI ini menghargai kebhinnekaan. Menghargai artinya tidak hanya membiarkan orang-orang dengan berbagai identitas suku dan agama berbeda hidup. Tapi juga bermakna bahwa setiap orang, tak peduli apa latar belakang etnis maupun agamanya, punya hak dan kesempatan yang sama untuk memimpin, selama dia mampu. Orang-orang itu mengoceh soal menghargai perbedaan dan keberagaman, tanpa menghayati maknanya.

Jadi, adakah maknanya ketika orang-orang itu mengibarkan Sang Merah Putih, mengaku setia kepada NKRI, tapi mereka menolak non muslim jadi pemimpin? Tidak. Mereka berdusta saja. Mereka pura-pura saja. Atau, mereka sama sekali tidak berpikir panjang soal konsekuensi dari prinsip yang mereka teriakkan. Jangan heran. Orang dungu memang sulit berpikir panjang.

Tapi, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap Al-Maidah 51 dan ayat-ayat lain yang senada? Kita tetap beriman bahwa ayat-ayat itu wahyu dan petunjuk dari Allah. Tapi konteks ayatnya sudah berbeda dengan zaman yang sedang kita hadapi.

Prinsip itulah yang dianut oleh bapak-bapak kita, pendiri Republik ini. Karena itu dalam sejarah kita punya pemimpin dari kalangan non muslim. Bahkan kita pernah punya perdana menteri yang non muslim.

Sekali lagi, dengan cara tafsir yang mereka anut, tidak akan ada NKRI.

Sumber