Jayapura, Jubi - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memastikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 56 tahun 2016 tentang Hukum Penggunaan Atribut keagamaan non-Muslim tidak akan berlaku di Papua.

Ketua DPRP Papua Yunus Wonda menekankan, Provinsi Papua mayoritas penduduknya memeluk agama Nasrani, sehingga fatwa MUI itu tidak akan pernah berlaku sampai kapanpun.

"Kalau bicara soal keutuhan NKRI, fatwa MUI ini sudah tidak benar, mengingat Indonesia dihuni dengan berbagai agama, suku adat, bahasa dan kulture. Untuk itu dengan adanya fatwa ini jelas sudah menyudutkan kaum minoritas, sama saja kita sudah memecah belah bangsa ini," kata Yunus Wonda ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Selasa (20/12/2016).

Wonda katakan, Negara Indonesia terbentuk karena perbedaan suku, agama, budaya dan lainnya. Tapi kalau untuk beribadah saja orang sudah dilarang, itu sama saja sudah tidak ada toleransi di bansa ini.

"Ini bahaya, di sisi lain kita bicara NKR dan kesatuan, namun di sisi lain berbicara soal larangan larangan yang bisa memecahkan kesatuan. Ini sudah tidak betul," ucapnya.

"Kalau sampai pemerintah Indonesia membiarkan fatwa ini berlaku, jangan menyesal jika provinsi provinsi lain yang merupakan kaum minoritas berfikir untuk keluar dari bingkai NKRI," tambahnya.

Menurut ia, pemerintah pusat jangan bermimipi bisa membangun bangsa besar ini dengan cara cara seperti itu. Pasalnya bangsa ini adalah milik seleuruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, fatwa tersebut tidak akan berlaku di Papua.

"Kalau sampai fatwa itu diberlakukan di Papua, jangan kaget jika kami meminta diri untuk keluar dari NKRI. Menjaga negara ini bukan dengan cara seperti itu, karena Indonesia ada karena adanya perbedaan kulture, agama, bahasa dan lain sebagainya," katanya.

"Jangan membawa kepentingan kelompok di dalam kepentingan suku bangsa dan agama, karena negara Indonesia bukan milik satu golongan tetapi milik seluruh suku bangsa. Kalau mau kerdilkan kaum minoritas, lebih baik kasih kemerdekaan sehingga masing masing daerah mengurus daerahnya sendiri," tambahnya.

Pada kesempatan itu juga, Ketua DPRP Yunus Wonda menyampaikan selamat memasuki Natal 2016 dan menyambut Tahun Baru 2017 kepada seluruh masyarakat Papua, dengan tetap menjaga kebersamaan dan kedamaian. Dirinya mengingatkan jangan sampai kepentingan kepentingan orang di Jakarta membuat toleransi di Papua menjadi rusak.

"Tetap menjaga mayoritas maupun minoritas di Papua dengan mengedepankan toleransi yang sudah berlangsung sejak lama. Jangan terpengaruh dengan pikiran orang orang yang ingin menghancurkan banga Indonesia," kata Wonda.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau masyarakat Papua dimanapun berada untuk tidak ikut rame dengan urusan Jakarta.

"Masyarakat Papua tidak boleh ada pergerakan tambahan, tinggal diam dan tidak ikut ikutan. Itu urusan di Jakarta," kata Enembe.

Enembe menilai, apa yang saat ini terjadi di Jakarta tidak ada kaitannya dengan Papua. Mengingat Papua sangat menjunjung tinggi toleransi umat beragama.

"Untuk itu saya minta masyarakat Papua dimanapun berada untuk tidak terhasut bahkan sampai terlibat dengan permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Jakarta," tutupnya. (*)

http://www.tabloidjubi.com/artikel-2...di-papua-.html