Unit Kerja Pemantapan Pancasila Akan Setara Kementerian Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan akan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

Unit ini akan berkedudukan langsung di bawah Presiden dan mempunyai kedudukan setara Kementerian Negara.

“Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, seusai rapat terbatas mengenai Pemantapan Pancasila, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Sebelumnya selama 3 bulan terakhir, Luhut dan tim telah membahas, merumuskan dan mendetilkan rencana pembentukan UKP PIP ini.

Unit ini akan membantu Presiden dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan ideologi Pancasila.

Tim akan berupaya mengimplementasikan nilai Pancasila melalui sekolah, lembaga pemerintahan, hingga organisasi kemasyarakatan.

UKP PIP nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala deputi dan diisi para dewan penasihat yang terjadi dari berbagai tokoh negara, agama, ormas, hingga purnawirawan TNI-Polri.

Adapun payung hukumnya diatur melalui peraturan presiden (Perpres).

"Ini semua sudah disiapkan dan Seskab sedang memfinalisasi semua ini. Kita berharap dalam waktu tidak lama, mungkin satu minggu kedepan ini, ini sudah bisa terselesaikan," ujar Luhut.

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief menambahkan, selama ini pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan di bidang infrastruktur fisik.

Padahal, sebenarnya pembangunan infrastruktur nilai juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita sekarang baru menyadari kenyataan bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup tapi kita juga harus menguatkan infrastruktur nilai, supaya Indonesia bukan hanya bangun raganya tapi utamanya adalah bangun jiwanya," kata Yudi.

Saat membuka ratas, Jokowi mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan palsapah bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihapalkan, atau sekadar menjadi simbol pemersatu bangsa.

Penerimaan terhadap Pancasila juga seharusnya tidak berhenti pada slogan semata.

"Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari hari kita," ujar Presiden.

Pancasila juga harus jadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Jokowi yakin hanya dengan itu Indonesia punya pondasi yang kokoh dalam memghadapi permasalahan bangsa.

sumber

semoga segera terlaksana..
sekarang ini banyak orang yang tidak paham betul akan Pancasila,
memaknai Pancasila hanya dari sila I saja,
tidak melihat keempat sila lainnya..