JAKARTA, Praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada sangat mengkhawatirkan karena terjadi dengan luas tanpa bisa disentuh oleh UU Pemilu. Pemerintah bersama DPR tengah membahas RUU Pemilu, dan ditargetkan draft aturan tersebut akan selesai paling lambat Mei 2017. Salah satu poin yang diusung dalam revisi bertujuan untuk mencegah praktik politik uang. Terkait sumber dananya, politikus PKB ini menyebut dari berbagai informasi yang diperoleh, pendanaan politik uang dalam pemilu seperti ini berasal dari banyak sumber.

“Padahal politik uang dalam pilkada dan pemilu nyata-nyata merusak kualitas kepemimpinan hasil dari pemilu maupun pilkada itu. Rusaknya kualitas kepemimpinan hasil dari pemilu dan pilkada pada akhirnya akan merusak kualitas konsolidasi demokrasi kita,” kata Lukman Edy selaku wakil ketua Komisi II Fraksi PKB, Jakarta, Senin, (12/12/16).

Lukman pun menambahkan bahwa, beberapa praktek konsolidasi politik yang dilakukan yang bisa dinilai sebagai politik uang misalnya pembagian sembako, pemberian sejumlah uang kepada pemilih secara massif, maupun kepada penyelenggara pemilu. ....



Baca selengkapnya: http://tegas.co/berita-utama/politik...-kepemimpinan/