Puluhan ulama yang mewakili Pondok Pesantren di wilayah Sumbar menandatangi kesepakatan pernyataan sikap Forum Pondok Pesantren (FPP) Sumbar di Komplek Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Sabtu, (10/12/2016)

Forum Pondok Pesantren (FPP) Sumbar mengeluarkan pernyataan resmi menolak keberadaan Yayasan Peduli Pesantren (YPP) dan menolak semua program yang ditawarkan kepada pondok pesantren YPP kepada pesantren Sumatera Barat

Berikut pernyatan sikap resmi FPP Sumbar:

Bismillahirrahmanirrahiem

Forum Pondok Pesantren (FPP) Sumbar, dengan mengharapkan petunjuk dan ridha AllahSWT, Kami para ulama dan pimpinan pondok pesantren Sumbar telah mencermati perkembangan terjadi di Indonesia baru-baru ini, yaitu: diresmikannya Yayasan Peduli Pesantren oleh Bapak Hari Tanoe di MNC finansial center yang bertujuan memberikan bantuan kepada pesantren. Maka dengan ini kami menyatakan sikap menolak Yayasan Pondok Pesantren dan menolak semua program yang ditawarkan kepada pondok pesantren dengan alasan :

1.Karena memgesankan seakan-akan pesantren tidak ada yang mempedulikan. Kenyataannya pesantren dibawah koordinasi Direktorat Diniyah dan pondok pesantren Sumbar tetap menginduk ke kementarian agama Republik Indonesia dimana pondok pesantren Sumbar tetap menginduk ke Kementerian agama serta berada dalam jaringan asosiasi pondok pesantren.

2. Keberadaan YPP memiliki kecenderungan politis yang akan dapat memecah kesatuan dan persatuan umat Islam khususnya kalangan pesantren, oleh karena itu kami menghimbau seluruh pondok pesantren di Indonesia untuk lebih mengedepankan tujuan jangka panjang membina generasi pelanjut umat Islam dibandingkan kepentingan sesaat yang menjebak

3. Pondok pesantren adalah lembaga independen yang menjadi bagian perjuangan kemerdekan Republik Indonesia. Sejarah mencatat banyak pesantren menjadi markas perjuangan kemerdkaan melawan penjajah bahkan ikut membiayai perjuangan. Maka dengan ini pesantren tetap menjadi lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi kelompok manapun dan akan tetap setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dan kami merekomendasikan :
1. Kepada Kementerian Agama RI untuk menentukan sikap atas terjadinya upaya-upaya yang meresahkan kalangan pondok pesantren oleh yayasan peduli pesantren.

2. kepada Kementerian Hukum dan Perundangan RI agar menetapkan kode etik pendirian yayasan dan penetapan nama yayasan yang tidak memunculkan keresahan umat.

3. Untuk Forum Pondok Pesantren Sumatera Barat agar mendirikan Badan Waqaf pesantren Sumbar

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dimaklumi,
Padang Panjang, 10 Desember 2016/10 Rabiul awal 1438 H

Perwakilan Forum Pondok Pesantren (FPP) Sumbar

1. Drs. Sukarta Fuadin (Ponpes Subussalam)
2. Ilham,LC,MA (Pimpinan Pondok pesantren Sumatra Thawalib Parabek)
3. Fauziah Fauzan El-Muhammady, SE, Akt, M. Si, (pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang
4. Gusrizal Gazahar (ketua MUI Sumbar)



Sumber