Washington, - Negara-negara Barat semakin prihatin atas cara pemerintahan Aung San Suu Kyi menangani kekerasan di Myanmar. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power mengingatkan bahwa pemerintah Myanmar tak bisa mengatasi krisis itu sendirian.

Power menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang digelar di markas besar PBB di New York, AS, seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (24/11/2016).

"Antusiasme awal dari komunitas internasional untuk membiarkan Myanmar terus dengan jalur reformasinya sendiri, tampaknya berbahaya saat ini," ujar Power dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan dua diplomat yang hadir dalam pertemuan itu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Nicole Thompson menolak menyebutkan secara detail apa yang dibahas dalam pertemuan tertutup yang digelar pada 17 November tersebut.

"Kami terus mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan yang kredibel, independepn atas peristiwa-peristiwa di negara bagian Rakhine, dan mengulang permintaan kami untuk akses media secara terbuka," tuturnya.

Saat ini kekerasan sedang marak di Rakhine, dengan dikerahkannya pasukan militer Myanmar ke wilayah yang menjadi rumah bagi lebih dari 1 juta warga Rohingya tersebut. Pengerahan pasukan dilakukan sebagai respons atas serangan-serangan terpadu terhadap tiga pos perbatasan pada 9 Oktober lalu, yang menewaskan 9 polisi.

Pemerintah dan militer Myanmar telah menolak tudingan warga dan kelompok-kelompok HAM bahwa para tentara telah merudapaksa kaum wanita Rohinga, membakar rumah dan membunuh warga sipil selama operasi di Rakhine.

Juru bicara kepresidenan Zaw Htay mengatakan, pemerintah Myanmar langsung merilis berita yang benar untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru.

"Komunitas internasional salah paham pada kami dikarenakan para pelobi Rohingya yang menyebarkan berita rekayasa," cetus Htay. "Tak ada siapapun di dunia yang akan menerima serangan-serangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan dan penjarahan senjata," imbuhnya.