MEDAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan turut mengawal proses hukum Ahok bersama GNPF MUI dan Gerakan Anti Penistaan Agama Islam (GAPAI) Sumut. Namun, mereka menolak apabila dalam aksi terdapat upaya-upaya lain untuk melengserkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ketua HMI Medan, Mustafa Habib, menegaskan bahwa sebagai negara hukum, semua pihak harus menempatkan hukum sebagai panglima. Proses hukum Ahok kata dia, harus dikawal dengan cara yang tepat.

"Jangan sampai hanya karena menuntut proses hukum ditegakkan justru mahasiswa dan aktivis melanggar hukum," tegas Mustafa Habib, seperti dikutip dari Waspada Online, Rabu (23/11/2016).

Pihaknya juga menangkap sinyal kekhawatiran masyarakat bahwa aksi akan ditunggangi kepentingan untuk melengserkan Presiden Jokowi. Selaku Ketua HMI Cabang Medan yang selama ini aktif berjuang bersama GAPAI, pihaknya menegaskan menolak jika arah pergerakan ditujukan untuk menurunkan Presiden Jokowi.

Presiden dan Wakil Presiden, katanya, dipilih berdasarkan konstitusi, sehingga harus dipertahankan kepemimpinannya sesuai amanah konstitusi. Jika terdapat pihak-pihak yang mendompleng dalam aksi umat Islam untuk menurunkan Presiden, pihaknya meyakini hal tersebut merupakan bagian dari kepentingan asing yang ingin menghancurkan Indonesia.

Ketika ditanya tentang kesiapan aksi 25 November 2016 di Kota Medan, Mustafa Habib yang dikenal luas dalam organisasi mahasiswa di Kota Medan menyatakan, bahwa HMI Cabang Medan memutuskan akan memfokuskan aksi pada 2 Desember 2016 sesuai hasil kesepakatan GNPF MUI.

"Aksi juga akan dilakukan dengan super damai sehingga warga Kota Medan bisa beraktivitas dengan normal dan tidak perlu khawatir adanya kericuhan," tandasnya.

(put)
http://news.okezone.com/read/2016/11...garah-ke-makar