Jakarta Jalan paralel daerah perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar) akan mulai beroperasi pada 2018.

Proyek pembangunan jalan paralel yang digagas sejak 2014 tersebut, melingkupi pekerjaan jalan paralel perbatasan Kalbar sepanjang 856 kilometer (km) yang terbagi dalam 12 koridor ruas.

"Pada akhir 2017 kita akan kurangi (jalan yang belum tembus) menjadi 107,31 kilometer (sisa 20 persen) dan sisanya pada 2018 sudah tembus semuanya,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto dalam keterangannya, Selasa (22/11/2016).

Koridor-koridor tersebut yaitu Temajuk-Aruk (90 km), Aruk-Seluas (78 km), Seluas-Entikong (84 km), Entikong-Rasau (99 km), Rasau-Sepulau-Sintang (99 km), Sintang-Nanga Badau (43 km).


Kemudian Nanga Badau-Lanjak (46 km), Lanjak–Mataso (26 kilometer), Mataso-Tanjung Kerja (56 km), Tanjung Kerja-Putussibau (37,84 km), Putussibau-Nanga Era (37 km), Nanga Era-Batas Kalimantan Timur (158 km).

Pembangunan jalan paralel yang diawali dengan pembukaan hutan (land clearing) ini, menurut Arie, sepanjang 188,61 km dari total 856 km diantaranya masih berupa hutan atau belum land clearing.

Ruas yang belum tembus tersebut adalah Nanga Era-Bts Kaltim sepanjang 152 km, Seluas-Entikong sepanjang 20.85 km, Rasau-Sepulau-Sintang sepanjang 8,55 km, dan Temajuk-Aruk sepanjang 6,85 km.

Arie menyampaikan meski jalannya sudah tembus, sebagian besar belum mendapatkan pengerasan aspal melainkan hanya berupa tanah atau agregat (material batu).

Pengerasan aspal akan diprioritaskan pada area yang sudah ada pemukiman. Sementara penggunaan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).

Pada 2016, Bina Marga menargetkan kondisi jalan paralel perbatasan akan berupa aspal sepanjang 289,3 km, agregat 93,66 km, dan 278,2 km.

Sementara 2017, jalan yang akan melalui proses pengerasan aspal menjadi 306,9 km, agregat 101,92 km, dan jalan tanah 330,18 km. Penambahan ruas jalan tanah pada 2017 seiring pembukaan hutan menjadi bakal jalan baru.

Dalam pembangunan jalan perbatasan ini, Arie mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk mengurus izin kehutanan. Adapun tantangan terbesar pembangunan jalan paralel ini adalah memenuhi aspek keramahan lingkungan.

“Kita masih optimis dengan pekerjaan kita, yang berkaitan dengan taman nasional dan hutan lainnya kita sudah membuat MoU (memorandum of understanding-red) dengan KLH,” ujar Arie.

Tahun Anggaran 2016 pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat sebesar Rp 300 miliar dan sudah terserap 70 persen (tembus sepanjang 667,39 km). Sementara untuk jalan akses perbatasan sebesar Rp 350 miliar.

“Jadi akses (perbatasan) sangat penting sehingga (jalan perbatasan) kita jangan sampai kalah dengan negara tetangga. Harus kita akui jaringan jalan Malaysia sudah lebih bagus,” ucap Arie.

Selain status hutan, ada beberapa kendala lain dalam membangun jalan perbatasan ini, yaitu keterbatasan data sehubungan dengan lokasi pembangunan yang terpencil sehingga diperlukan survei dan pengukuran yang detail.

Selanjutnya ketersediaan material yang bisa digunakan sebagai sub-grade pembangunan jalan.