TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diminta untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur Jawa Barat pada 2018 untuk memberi kesempatan warga Jawa Barat mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan mendesak di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Mahasiswa Islam Nusantara (Formain) Samsul Anwar, dalam rilis yang diterima redaksi Minggu (20/11).

Samsul menjelaskan, permintaan kepada Ahok tersebut muncul dalam diskusi Formain yang digelar di kampus Universitas Islam Nusantara (Uninus), Bandung, Sabtu (19/11) malam.

Diskusi dengan tema "Carut marut pembangunan: Jawa Barat mencari sosok pemimpin" membedah kacaunya pembangunan di Jawa Barat dari masa ke masa, yang terbukti dari berbagai bencana alam yang telah menimpa banyak wilayah di Jawa Barat.

Bencana alam terbaru antara lain terjadi di Garut dan Sumedang berupa banjir bandang, yang memakan banyak korban jiwa dan harta. Kasus tanah longsor terjadi di berbagai tempat terus-menerus.

Kasus banjr besar dan deras yang terjadi di Kota Bandung beberapa pekan lalu, kata Samsul Anwar, benar-benar menyentak publik, yang menunjukkan betapa sudah sangat parah kerusakan alam dan lingkungan di Bandung, dan Jawa Barat pada umumnya.

"Rentetan bencana alam yang terjadi itu menunjukkan betapa tidak ada kepedulian dari pimpinan wilayah terhadap pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan keselamatan warganya," kata Samsul Anwar.

Dalam diskusi itu, lanjut Samsul Anwar, mengemuka harapan kepada Ahok untuk bersedia menjadi pemimpin di Jawa Barat, mengingat track record Ahok memimpin DKI Jakarta sudah terbukti berhasil.

Bukti yang menonjol adalah kemampuan Ahok mengatasi banjir yang selalu terjadi di Jakarta, sehingga sejak tahun lalu Jakarta sudah tak pernah mengalami banjir parah.

Selain itu, kata Samsul Anwar, Ahok punya konsep membenahi lingkungan tanpa mengabaikan hak tempat tinggal warganya, dengan cara memberikan fasilitas rumah susun sewa bagi penduduk yang mengalami relokasi karena wilayahnya terkena proyek penanggulangan banjir.

Formain berpendapat bahwa seorang pemimpin wilayah haruslah dinilai berdasarkan kemampuan, kesungguhan dan rekam jejaknya dalam bekerja bagi kemaslahatan orang banyak, bukan dinilai dari agama, suku maupun ras.

Sebab, dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, setiap orang punya hak yang sama dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi bangsa dan negara.

"Bagi Formain isu SARA tidak relevan dalam kita mendapatkan pemimpin, termasuk untuk Ahok," kata Samsul Anwar yang menjabat sebagai Ketua BEM FH Uninus.