Anies Baswedan Memang Kurang Gila, Bung Denny Siregar


Anies Baswedan dan jajarannya mengenakan pakaian adat, sebagai komitmen untuk menunjukkan kebhinekaan. Dahulu kala, orang tua kita mengenakan pakaian adat mereka untuk bekerja. Anies mengembalikan semangat itu. Agar kemajuan kita memiliki rasa keterikatan terhadap budaya. Sumber: Detik.com


Saya baca tulisan-tulisan Bung, beberapa asyik. Namun, dalam isu Pilkada DKI Jakarta, tampaknya Bung sudah menjatuhkan pilihan kepada Pak Basuki. Selamat. Nah, saya pendukung Pak Anies, ini saya katakan sejak awal agar Bung tahu posisi saya.

Setelah membaca tulisan-tulisan Bung tentang Anies Baswedan, saya kok justru mengamini pendapat Bung: Anies memang kurang gila. Tapi, izinkan saya memanggilnya dengan Pak Anies, sebagaimana juga saya menyebut Pak Basuki dan Pak Agus. Sebagai rasa hormat kepada pemimpin kita.

Sebelum kita mulai, mari kita seduh kopi masing-masing. Ini agak panjang, soalnya. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Mungkin bisa dibaca sambil menyesap kentalnya kopi arabika. Mari, sesap dulu kopinya, Bung. Mari.



Pertama, Kurikulum 2013 (K13). Setelah dievaluasi dan dikaji mendalam, Pak Anies menghentikan sementara K13. Ini dia lakukan pada bulan ke-3. Terus terang, ide K13 sangat bagus. Namun karena prosesnya tak dilalui dengan benar maka mendatangkan banyak masalah. Di antaranya, pernahkah membaca buku pelajaran yang memuat ajaran tentang non-muslim boleh dibunuh? Itu karena K13 yang diterapkan secara tergesa. Sebenarnya, dalam temuan Kemendikbud, buku pelajaran yang bermasalah ada banyak, mulai dari pelajaran biologi, fisika, kimia, sampai ekonomi. Ini baru dari aspek buku, belum aspek konsep-konsep kunci. Karena itu, semuanya dievaluasi dan dikoreksi.

Oh ya, K13 ini menyangkut pihak-pihak raksasa. Ini bukan uang ratusan juta, melainkan ratusan milyar. Tekanan yang datang bejibun. Tapi, pernahkah melihat Pak Anies marah-marah di depan publik dan mengancam pihak-pihak yang terlibat untuk tak melakukan tekanan? Tidak sekalipun. Perbaikan pun berjalan dengan lancar.


Puluhan Siswa SMU Bandung sujud syukur di alun-alun Bandung atas keputusan UN tak lagi jadi syarat kelulusan. Sumber: Galamedia.

Kedua, Ujian Nasional (UN). Sekadar informasi, Bung, sudah 11 tahun masyarakat sipil bergerak bersama untuk membatalkan keputusan pemerintah bahwa UN menjadi syarat kelulusan. SEBELAS TAHUN. Kok bisa? Karena keputusan itu didukung beberapa orang kuat dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dan, hanya butuh 4 bulan bagi Pak Anies untuk mengubah keputusan UN dari semula syarat kelulusan menjadi BUKAN syarat kelulusan bagi peserta didik. Selama 4 bulan itu Pak Anies terus melakukan berbagai pendekatan.

Semula, orang-orang kuat itu bahkan tak mau mendengarkan dan juga tak mau tahu bahwa ini janji Presiden Jokowi. Sambil makan malam atau ngopi sore, Pak Anies membawa data dan argumentasi. Akhirnya luluh juga mereka. Sudah menjadi karakternya, dia tak ingin membuat malu orang di depan publik. Yang penting adalah perubahan positif yang terjadi, bukan mempermalukan orang atau kelompok.

Ketiga, membangun birokrasi. Untuk pertama kalinya pejabat-pejabat tinggi Kemendikbud bukan cabutan dari luar, melainkan berasal dari pegawai karir dan diseleksi langsung oleh tokoh-tokoh berintegritas, seperti mantan Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Oh ya, baru kali ini Direktorat Kebudayaan dipegang oleh budayawan dan dari luar birokrasi, yaitu Dr. Hilmar Farid. Dalam hal birokrasi, pengangkatan Pak Hilmar ini dimungkinkan UU dan terobosan penting. Pak Anies ingin membenahi birokrasi tanpa harus membuat lumpuh sistem. Pegawai bisa tetap bekerja, sementara perbaikan terus terjadi. Membangun sistem, kata kuncinya.


Salah satu proses seleksi pejabat tinggi Kemendikbud. Melibatkan tokoh berintegritas. Sumber: Kemendikbud.

Keempat, pengelolaan Frankfurt Book Fair (FBF). Indonesia menjadi tamu kehormatan FBF pada 2015. Namun, mendekati perhelatan besar itu, malah terhambat birokrasi. Kegagalan sudah di depan mata, sementara waktu tinggal sedikit. Sudah baca berita perdebatan soal pemilihan penulis yang akan berangkat ke Jerman? Nah, itu salah satu akibat dari tak efektifnya pengelolaan FBF. Jika masalahnya tak diatasi segera, akibatnya bukan hanya itu, melainkan gagal tampil secara maksimal.

Menyadari hal ini, Pak Anies mengubah struktur kepanitiaan. Dia membentuk komite khusus yang memilih para professional untuk menjalankan FBF, dan birokrasi diperbantukan untuk mengelola hal-hal teknis. Ini dia lakukan pada bulan ke-2 menjadi Mendikbud. Hasilnya adalah perhelatan FBF yang meriah dan megah. Sila simak pendapat pengunjung setiap FBF mengenai perhelatan ini.

Kelima, temuan kelebihan tunjangan guru. Dalam rapat anggaran, Pak Anies dan tim menemukan kejanggalan terkait jumlah tunjangan profesi guru. Jumlahnya Rp23,3 T. Kalau dibelikan cendol, se-Indonesia bisa pesta cendol selama beberapa bulan. Oh ya, ini bukan anggaran Kemendikbud. Ini anggaran transfer daerah, namun sebenarnya bermasalah. Pak Anies lalu meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan temuan ini kepada Kementerian Keuangan. Kemenkeu kaget ketika mengetahui hal ini. Dan ya, surat mengenai temuan ini diajukan pada Mei 2016 dan Mendikbudnya saat itu bernama Anies Baswedan.


Surat pengajuan permohonan penghentian TPG dan Tamsil dari Sekjen Kemendikbud. Sumber: Kemendikbud.

Oh ya, sebenarnya dalam temuan itu bukan hanya TPG. Ada juga Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil). Jumlahnya milyaran. Cek surat pengajuan Kemendikbud kepada Kemenkeu. Pak Basuki pernah menemukan angka silmunan Rp 12,1 T dalam APBD. Ini mirip, tapi jumlahnya hampir dua kali lipat. Bedanya, Pak Anies melaporkannya dalam kerangka birokrasi, sebagai proses untuk mengukur efektivitas birokrasi. Sementara Pak Basuki memilih mengungkapkannya ke publik, dan kemudian diikuti dengan rebut-ribut publik melalui #SaveAhok. Kalau tak salah, setelah peristiwa ini lalu muncul gerakan Teman Ahok yang dibantu Cyrus Network, konsultan politik.

Dalam tulisan Bung Denny, fakta soal tunjangan profesi guru ini dikaitkan dengan penggalangan guru untuk kepentingan Pak Anies pada 2019. Bisa saja Bung ini. Bung bisa cek di berita, di acara-acara besar yang terkait guru Pak Presiden Joko Widodo-lah bintangnya. Misalnya, cek saja foto Headline Kompas pada peringatan puncak Hari Guru Nasional pada 2015. Sila cari di Google kata kuncinya: puncak peringatan hari guru nasional 2015+Kompas.


Keenam, Kamus Besar Bahasa Indonesia IV daring. Sekitar Maret atau April 2016 ada laporan bahwa KBBI IV tak bisa diunggah dan diakses secara daring karena sudah terikat kontrak dengan satu pihak. Kemendikbud akan mendapatkan sanksi tertentu jika kontrak dilanggar. Namun, dengan gaya komunikasi Pak Anies, dalam satu-dua bulan setelah itu KBBI IV sudah bisa diakses publik ([url]https://kbbi4.portalbahasa.com).[/url] Oh ya, satu pihak ini sebenarnya ya sangat kuat juga dalam bisnis dan punya klik ke pemerintahan. Tapi, dengan pendekatan Pak Anies yang khas, masalah ini bisa selesai.

Ketujuh, menghapus Masa Orientasi Siswa (MOS) dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18/2016. Sudah puluhan tahun siswa baru kita dipermainkan siswa-siswa seniornya. Mereka dipelonco dan sering sekali MOS ini memakan korban. Padahal, tidak ada satu pun orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah lalu ingin menjemputnya di rumah sakit, baik karena sakit maupun sudah menjadi jenazah.

Tidak ada satu pun orang tua-waras yang menghendaki demikian. Dan, baru pada tahun ini tidak ada satu siswa baru pun yang masuk rumah sakit atau meninggal dunia karena MOS. Pak Anies melakukan pengawasan ketat dan berjarak ke semua birokrat di bawah pimpinannya dan memastikan bahwa anak-anak bangsa ini harud dilindungi. Dan upaya Pak Anies ini berhasil dengan NOL-nya korban akibat MOS. Bahwa masih ada satu-dua sekolah yang menggelar MOS dengan mempermalukan siswa berupa mengenakan atribut aneh-aneh, iya. Tapi, jumlahnya berkurang. Langkah pertama adalah memastikan tidak adanya korban akibat MOS, lalu pada tahun berikutnya (2017) tidak ada lagi siswa baru yang mengenakan atribut aneh yang melecehkan akal sehat. Prioritas utama tahun ini adalah menyelamatkan nyawa siswa, pada tahun depan menyelamatkan kepercayaan diri siswa. Karena Pak Anies sudah dicukupkan tugasnya, maka estafet selanjutnya tentu ditagihkan ke Mendikbud pelanjutnya.

Sebenarnya masih banyak, Bung Denny. Tapi, ketimbang ditulis semua, saya berikan kata kunci tentang kinerja Pak Anies. Bung bisa membacai satu per satu apa saja terobosan dan kinerja Pak Anies selama menjadi Mendikbud. Laporan ini bagian dari transparansi kepada publik, dan sudah dilepas ke daring pada awal tahun ini. Kata kuncinya Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015. Bisakah saya diberi tautan ke buku laporan tahunan Pak Basuki? Mungkin kata kunci yang saya ketikkan di Google kurang canggih, sehingga sampai sekarang saya belum menemukan, baik kilasan maupun keseluruhan, laporan kinerja Pak Basuki dalam bentuk buku. Ini sebagai pertanggung jawaban kepada publik tentang kinerja seorang pejabat publik.

Nah, yang terbaru soal legalisasi tanah. Mungkin Bung membaca keterangan soal tersebut terlalu cepat. Coba Bung cermati. Dalam kontrak politik yang diteken Pak Anies disebutkan bahwa legalisasi tanah yang dianggap illegal dan kampung-kampung yang selama 20 Tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik. Poin ini dimungkinkan Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997. Apakah dengan begitu orang lain boleh mendiami tanah kita dan meminta sertifikat kepada pemerintah? Baiknya sih baca dulu UU-nya, jangan terburu-buru menyimpulkan. Soal perlindungan dan penataan PKL, becak, dsb, mungkin bisa Bung cermati dulu apa artinya. Artinya, Pak Anies ingin menata.

Oh ya, ini sekadar pengingat, beberapa poin dalam kontrak politik itu sama persis dengan kontrak politik yang dulu juga ditandatangani Pak Jokowi saat mau maju menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Oh ya, tahukah Bung bahwa kunci keberhasilan Pak Jokowi pertama-tama justru membantu warga yang menempati tanah ilegal di Solo. Mereka ini lalu diberikan akses oleh Pak Jokowi untuk menjadi legal. Sila baca reportase saya ini.




**

Wah, Bung, jangan biarkan kopinya dingin. Mumpung masih hangat, saya seruput dulu kopi saya.

Nah, saya teruskan: betulkah Pak Anies kurang gila? Ini soal cara pandang. Bahwa Jakarta keras, ya, memang. Begitulah watak tempat yang dipenuhi persaingan. Tapi, bagaimana respons kita, itu pilihan kita. Jika ada yang misuh-misuh ke kita, apa yang akan kita lakukan? Bisa saja membalas misuh-misuh, atau langsung hajar, atau justru mendiamkannya, lalu setelah itu bicarakan baik-baik masalahnya apa. Itu sepenuhnya pilihan kita.




Selain itu, respons pemimpin atas masalah itu adalah soal ujian. Jika menangani masalah lebih sering marah-marah, bisa jadi memang pada dasarnya dia belum siap menjadi pemimpin. Pemimpin itu, mula-mula, mesti lebih dulu bisa mengontrol dirinya sendiri, lalu kemudian mengontrol orang lain. Jika pemimpin tak bisa mengontrol dirinya sendiri, bagaimana bisa mengontrol orang lain? Dan, Pak Anies tak pernah menginjak anak buah atau bawahannya di depan publik jika ada masalah. Dia cenderung mengatasi masalah itu secara tertutup, dan yang paling penting adalah masalahnya teratasi.

Lagi pula, ada adagium, ibu kota lebih kejam ketimbang ibu tiri. Sudah tahu kejam, apakah mau juga ibu kota dipimpin pemimpin yang pemarah? Berabe nanti. Bisa jadi, warganya gila beneran. Jika demikian, bagaimana mau menciptakan kondisi dan situasi yang sehat buat tempat kita tinggal dan bekerja ini?

Pak Anies, dalam hal ini, justru tak ingin terjebak dalam adagium tersebut. Meyakini bahwa setiap orang pada dasarnya baik, dia ingin mengembalikan harga diri warga ibu kota. Dia ingin mengajak semua elemen untuk bergerak bersama membangun Jakarta. Karena itu, pendekatan utama yang dia lakukan adalah bergerak bersama publik. Pendekatan ini sudah teruji ketika dia menjadi Mendikbud, sehingga pendidikan dan kebudayaan menjadi isu bersama. Publik diajak dalam kebijakan, mulai dari merancang sampai pelaksanaan. Terbayangkah, misalnya, bila pembangunan kota ini berdasarkan urun rembug publik Jakarta? Dalam artian sebenarnya. Akan terjadi harmoni, kolaborasi. Dengan begini, sedikit demi sedikit adagium ibu kota lebih kejam ketimbang ibu tiri yang berasakan kompetisi akan berkurang. Sebagai gantinya adalah kolaborasi. Ada banyak hal yang bisa dirembuk bersama publik. Isu dan masalah-masalah Jakarta tak bakal bisa diselesaikan satu orang yang super, tapi oleh tim yang super. Dan itu adalah setiap warga Jakarta sendiri. Ya, mereka yang terbebas dari kegilaan, karena menghendaki pemimpin yang agak gila.

Soal partai politik. Bahwa Pak Anies belum sadar tentang garangnya partai-partai itu dalam arena politik, mestinya juga dilemparkan kepada Pak Basuki. Memangnya di belakang Pak Basuki tidak ada Setya Novanto, Nurdin Halid, atau pengurus partai lainnya yang memang senyatanya sudah dijatuhkan status tersangka korupsi? Toh, Pak Basuki pun akhirnya memilih maju lewat Partai setelah sebelumnya berpandangan negatif terhadap partai.

Tapi, Pak Anies belum teruji mengelola konflik dengan partai politik? Selama dia menjadi Mendikbud, selama itu pula dia berinteraksi dengan Komisi X DPR. Mereka ini SEMUANYA dari partai politik. Pernah ada satu-dua diskusi alot, tapi komunikasi tetap lancar. Bahkan, baru pertama kali ada perpisahan antara DPR dengan menteri yang di-reshuffle, dan itu antara anggota Komisi X dengan Pak Anies. Apakah teruji dengan partai politik ini berarti berantem dengan mereka? Ya, itu sih membuat standar baru, seakan yang tidak sama dengan standar tersebut berarti tak masuk hitungan. Repot kalau gitu, Bung Denny. Karena kalau standar itu diterapkan, bahkan sekelas Pak Jokowi pun tak bakal masuk dalam standar itu.




Pada 1993, dia bikin penelitian yang membela petani cengkeh. Tahukah siapa yang dia lawan? Tomy Soeharto, pangeran Cendana itu, Bung. Dia bikin gerakan mahasiswa menjadi lebih kuat karena berbasis data. Mengingat tulisan ini tak hendak membeberkan keberanian Pak Anies lebih lanjut, maka bagian ini saya cukupkan sampai di sini.

Nah, ini topik agak berat. Ada satu hal yang membuat saya agak aneh setelah membaca tulisan Bung tentang Pak Anies. Kok bisa penulis tenar semacam Bung masih termakan rumor. Mestinya sekelas Bung kasih fakta dan bukti, bukan rumor. Dari soal penggalangan untuk pilpres 2019 sampai kebaikan seseorang. Dan, yang lebih repot, Bung menilai soal baik/tidak seseorang dan Bung belum pernah berinteraksi dengannya sama sekali. Ini berangkat dari premis Bung “ketika seseorang terlihat tampak sangat baik, sejatinya dia tidak seperti itu.” Dalam tulisan itu, Bung seakan ingin bilang bahwa Pak Anies tak sebaik yang dikira. Ya, tak apa sih. Tapi, bagaimana mau menilai seseorang itu baik, lha wong Bung belum pernah bertemu, berdiskusi, berdebat, atau bahkan ngopi bareng dengan Pak Anies. Dan, yang lebih penting, tidak ada berita yang mengabarkan Pak Anies mengkhianati seseorang atau dilaporkan ke polisi atas perbuatan kriminalnya.

Sekali lagi, Pak Anies memang kurang gila, tak berminat menjadi gila atau menjadikan gila orang banyak. Tapi jelas, dia mampu bekerja. Untuk Jakarta yang bahagia.

Begitu dulu, Bung. Saya tandaskan kopi saya, dan kita sambung lain kali, jika diperlukan.

Salam hangat

sumber



kalo emang ada moderator yg engga setuju sama isi thread ini hambok didebat baik-baik, jangan maen asal apus atau banned gitu loh
ada alasan kenapa ini disebut forum toh?