Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempertanyakan pandangan tetang kemungkinan perusahaan swasta bisa mendapat akses ke dalam komputer yang digunakan oleh KPU DKI.

Anggapan itu muncul karena komputer yang digunakan KPU DKI disediakan oleh PT Sampoerna.

Namun komputer-komputer itu bukan pemberian gratis dari Sampoerna tetapi bagian dari kewajibannya sebagai perusahaan pengembang yang punya proyek di DKI Jakarta yang diberikan dalam bentuk barang.

"Mau disusupi swasta bagaimana? Semua komputer kalau begitu made in KPU saja sekalian," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/10/2016).

Ahok mengatakan komputer hanyalah sebuah alat. Jika ingin meretas data milik KPU, hacker bisa melakukannya terhadap komputer mana saja.

Ahok mengatakan hal itu tergantung dengan sistem keamanan yang dipasang di dalam komputer.

"Kamu menghina banget bangsa kita. Periksa dong komputernya disusupi, dipasangi apa. Kalau dia bilang nanti saat online baru susupi, itu bukan soal komputer itu di-hack. Kalau kamu buka website, orang juga bisa hack, nah kamu mesti pasang security. Itu sesuatu yang berbeda," kata Ahok.

Ahok menegaskan bahwa hibah komputer itu merupakan bagian dari kewajiban PT Sampoerna. PT Sampoerna menyerahkan kewajibannya itu kepada Pemprov DKI dan DKI kemudian menyerahkannya kepada KPU DKI.

Ahok mengatakan cara itu lebih cepat dan murah jika harus melakukan proses lelang komputer terlebih dahulu.

DPRD DKI sebelum menyoroti komputer dan laptop di KPU DKI yang didanai dengan kewajiban pengembang, yakni PT Sampoerna Land. Sorotan itu muncul dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dan Badan Kesatuan, Kebangsaan, dan Politik (Bakesbangpol) DKI.

"Ini perlu pembicaraan runut dengan Sampoerna terkait hibah komputer dan laptop kepada KPU DKI. Program yang didanai hibah ini kan meneruskan permintaan masyarakat, dan selanjutnya dijawab pengembang dengan membangun RPTRA," kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif.

Anggota Komisi A yang lain, Ahmad Yani, mengatakan, keberadaan komputer dan laptop itu dikhawatirkan akan memengaruhi pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh KPU DKI.

sumur