Jakarta - PT Pertamina (Persero) tengah mengupayakan agar seluruh daerah terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia bisa merasakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sama dengan harga normal di wilayah lainnya di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan berkurangnya ketimpangan harga-harga di wilayah timur Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di sela kunjungannya ke Jayapura dalam rangka meresmikan sejumlah proyek BUMN di bidang energi.

"Pada dasarnya memang Pak Presiden sejak menjadi Presiden di Oktober 2014 salah satu penekanan utamanya adalah ke Papua dan Papua Barat. Beliau kan datang pertama kali ke sini dan melihat persoalan-persoalan apa di sini. Yang utama, Presiden berkali-kali datang ke Papua, melihat di Wamena harga BBM bisa Rp 70.000/liter," ujar Rini di Jayapura, Papua, Senin (17/10/2016).

Pertamina sendiri memiliki misi untuk memenuhi BBM satu harga di delapan wilayah di Papua yang memiliki harga BBM di atas rata-rata harga nasional, mulai dari Rp 60.000 hingga Rp 100.000 per liternya.

Delapan wilayah tersebut di antaranya pegunungan Arfak di Papua Barat, Illaga di Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Yahukimo, Nduga, Memberamo Tengah, Memberamo Jaya, dan Kab Intan Jaya. Daerah-daerah ini kerap sulit diakses baik via laut, sungai, darat maupun udara untuk tujuan pengiriman BBM tersebut.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut, sampai saat ini Pertamina telah menginvestasikan tiga buah pesawat air tractor yang akan mengangkut BBM ke wilayah-wilayah pegunungan dan beberapa moda transportasi pengangkut BBM lainnya untuk menjangkau jenis wilayah lainnya.

Adapun biaya untuk suplai BBM ke seluruh wilayah tersebut menjadi tanggung jawab (subsidi) dari Pertamina. Hal ini disebut dengan subsidi silang, yang mana keuntungan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia.

"Jadi ini cross subsidi. Karena kalau tidak cross subsidi, tidak bisa harganya sama. Karena cost transportasinya jauh lebih mahal. Tapi alhamdulillah, kita dengan teamwork, BUMN efisiensi, dan hadir untuk negeri, kita bisa merealisasikan impian kita bahwa di Papua harganya bisa satu. Pertamina untungnya sudah banyak, jadi harus ngasih subsidi ke yang sulit," ujar Rini.

"Dan ini betul-betul pertama kali sejak kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa harga BBM bisa sama secara nasional di Papua," tambahnya.

Dengan harga BBM yang turun jauh dan sama secara nasional ini, maka biaya-biaya logistik diharapkan bisa lebih murah sehingga harga-harga barang lain ikut turun, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.

"Saya yakin dengan demikian mampu banyak melakukan hal bagi masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu, kurang beruntung, yang tadinya tempatnya tidak terjangkau," pungkasnya.

Sebagai informasi, rencananya Program BBM Satu Harga ini akan diresmikan Jokowi di Yahukimo pada Selasa (18/10/2016).

Dalam kunjungannya, Jokowi juga akan meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang juga menjadi perhatiannya sejak awal menjadi Presiden.

Jayapura - PT Pertamina (Persero) punya program Papua Satu Harga BBM Nasional. Wilayah-wilayah di Papua bisa mendapatkan BBM premium sama dengan harga secara nasional yakni Rp 6.450/liter, dan solar Rp 5.150/liter.

Caranya dengan menyediakan lembaga-lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di daerah-daerah tersebut.

Setidaknya ada sekitar 8 daerah di Papua yang harga BBM-nya jauh dari harga normal akibat tidak tersedianya lembaga penyalur tersebut.

Wilayah tersebut adalah pegunungan Arfak di Papua Barat, Illaga di Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Yahukimo, Nduga, Memberamo Tengah, Memberamo Jaya, dan Kab Intan Jaya.

Daerah-daerah ini kerap sulit diakses baik via laut, sungai, darat maupun udara untuk tujuan pengiriman BBM.

"Masih ada 8 wilayah yang tidak tembus (tidak ada APMS atau SPBU). Konsekuensinya pasti akhirnya harga dari SPBU, dibawa tambah angkut, makanya ada daerah yang Rp 20.000/liter, ada yang sampai Rp 60.000/liter, bahkan ada yang sampai Rp 100.000/liter," ujar Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang saat ditemui di sela persiapan acara peresmian BBM satu harga di Jayapura, Papua, Senin (17/10/2016).

Pertamina sendiri berinisiatif membuka beberapa Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) yang akan membuat harga BBM sama dengan SPBU. Sekarang semua disamakan, artinya Pertamina menanggung ongkos angkut hingga lokasi APMS di manapun berada.

"Jadi, Pertamina sudah mensubsidi melalui efisiensi, ongkos angkut ke APMS. Bukan hanya ke Papua tapi juga di seluruh Indonesia. APMS itu harganya sama dengan SPBU untuk tahap pertama ini," katanya.

Bambang mengatakan, setidaknya Pertamina menyiapkan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk menyediakan Premium dan Solar. Ia berujar, kebutuhan BBM di Papua sendiri tidak begitu besar, hanya sekitar 5% dari kebutuhan nasional.

Namun dengan kondisi geografis di Papua, membuat Pertamina selama ini sulit menjangkau wilayah-wilayah ini. Bambang mengatakan, Pertamina telah menginvestasikan sejumlah transportasi pendukung agar wilayah-wilayah di Papua ini bisa terjangkau oleh ketersediaan BBM dengan harga yang normal pula.

"Kalau bisa darat, kita pakai darat seperti di Arfak. Tapi daratnya truk nggak mungkin. Jadi akhirnya kita pakai mobil 4x4 (off road). Terus ada beberapa daerah juga yang bisa disuplai lewat laut, terus dipindahkan ke sungai. Ada di Iluga, Membrano Tengah. Yang lainnya harus lewat pesawat," tutur Bambang.

Pertamina kini menggunakan konsep subsidi silang, di mana keuntungan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia.

"Di mana-mana kan perusahaan berpikir mau untung, habis untung bisa reinvestasi untuk sustainability. Kami akan ubah polanya bukan hanya sustain tapi juga socially. Jadi berkembang, berkelanjutan dan bermanfaat," paparnya.

Dengan konsep ini, diharapkan terjadi penurunan harga BBM di sejumlah wilayah tadi, dan bisa berdampak terhadap biaya produksi, transportasi, dan logistik menjadi kecil.

"Makanya saya minta dengan konsep ini, BBM murah, biaya lain dan logistik bisa murah. Di Terayan, semen itu dulu Rp 500.000 per sak. Sekarang Rp 160-180 ribu. Kita harapkan di sini juga begitu," tukas Bambang.